Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki banyak pengalaman dan kemampuan. Dia pun disebut cocok masuk dunia politik jika sudah purna tugas.
"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat," kata Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Jumat (7/3).
Hal tersebut diungkap Ray dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan. Menurut Ray, bakat Listyo mestinya tak disia-siakan.
Dia mendorong bakat politik itu segera disalurkan. Misalnya, dengan bergabung bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang berwacana membentuk partai politik.
"Bagus itu untuk melalui dia bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru," kata Ray.
Dia menilai kesempatan tersebut mesti disambut oleh Kapolri Listyo. Mumpung, kata Ray, Jokowi masih membuat wacana terkait partai, belum mulai eksekusi.
"Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ujar Ray.
Di sisi lain, dia mengulas bagaimana posisi Listyo di pemerintahan saat ini. Menurut Ray, Listyo menjadi titik temu antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.
"Tapi kayaknya kalau soal Pak Kapolri ini menjadi semacam titik temu gitu. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bacaan politiknya lah ya," tegasnya.
(Bob/P-3)
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Rekam jejak Jokowi dan keluarganya serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pada tindak pidana korupsi.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved