Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki banyak pengalaman dan kemampuan. Dia pun disebut cocok masuk dunia politik jika sudah purna tugas.
"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat," kata Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, di Jakarta, Jumat (7/3).
Hal tersebut diungkap Ray dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan. Menurut Ray, bakat Listyo mestinya tak disia-siakan.
Dia mendorong bakat politik itu segera disalurkan. Misalnya, dengan bergabung bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang berwacana membentuk partai politik.
"Bagus itu untuk melalui dia bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru," kata Ray.
Dia menilai kesempatan tersebut mesti disambut oleh Kapolri Listyo. Mumpung, kata Ray, Jokowi masih membuat wacana terkait partai, belum mulai eksekusi.
"Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ujar Ray.
Di sisi lain, dia mengulas bagaimana posisi Listyo di pemerintahan saat ini. Menurut Ray, Listyo menjadi titik temu antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.
"Tapi kayaknya kalau soal Pak Kapolri ini menjadi semacam titik temu gitu. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bacaan politiknya lah ya," tegasnya.
(Bob/P-3)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Upaya KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dinilai perlu dikawal ketat oleh publik agar tidak berhenti di tengah jalan.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai kritik masyarakat sipil terhadap kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan politis. Akan tetapi presiden mewaspadai isu politisasi
PENGAMAT politik Ray Rangkuti, mengatakan persoalan utama yang membelit DPR dan politisi Indonesia yakni lemahnya pemahaman etik demokrasi.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menegaskan, keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat membahas RUU Perampasan Aset.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved