Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan kondusif. Tidak ada perpecahan dalam masyarakat akibat dari perbedaan pilihan politik.
"Ini pesta demokrasi, perbedaan yang ada jangan menjadikan sebuah musuh, namun hal itu menjadikan keberagaman dalam kehidupan berdemokrasi," kata Listyo dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (12/11).
Listyo mengajak masyarakat sama-sama menjaga pemilu kondusif. Supaya pesta demokrasi benar-benar menjadi ajang yang penuh sukacita.
Baca juga: PKB Cium Ketidaknetralan Aparat Negara di Pilpres 2024
"Ini harus terus digelorakan di seluruh masyarakat sehingga pesta demokrasi menjadi pesta untuk membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki demokrasi modern," ujar dia.
Listyo menyebut Polri berkomitmen mengamankan situasi dan kondisi sebelum, saat, dan setelah pemilu. Korps Bhayangkara menggandeng pemangku kepentingan mulai dari partai politik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Baca juga: Hadiri Deklarasi Laju Indonesia, Mahfud: Pemimpin Harus Bersih dari Korupsi
"Perbedaan pilihan terkait siapa yang harus dipilih, tentu bisa saja berbeda-beda. Maka dari itu perbedaan tersebut harus dijadikan keberagaman," papar dia.
Selain itu, Listyo mengingatkan jajarannya agar maksimal saat menunaikan tugas. Terutama dalam menjaga netralitas. "Mari mengawal, mengamankan, dan jaga netralitas karena hal itu menjadi penting agar pemilu berlangsung aman, tertib, dan menghasilkan pemilu berkualitas," tutur dia. (Z-3)
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved