Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI jajarannya sedang mengusut kasus dugan korupsi terkait tata kelola minyak di PT Pertamina (persero), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tetap meminta masyarakat untuk mendukung perusahaan pelat merah tersebut. Ia memastikan, kuaitas bahan bakar minyak (BBM) produk Pertamina saat ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
Burhanuddin berharap publik dapat mengerti penyidikan yang dilakukan pihaknya. Sebab, dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina, sub holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) hanya terjadi pada 2018 sampai 2023. Karena BBM bersifat barang habis pakai, ia memastikan produk Pertamina yang beredar saat ini dalam kondisi baik.
"Kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (6/3).
"Serta mengharapkan agar masyarakat tetap memberi dukungan terhadap Pertamina serta institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik," sambungnya.
Menurut Burhanuddin, rangkaian kasus korupsi pada Pertamina yang saat ini sedang diusut pihaknya hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja. Salah satu fakta hukum yang ditemukan penyidik JAM-Pidsus, katanya, adalah pembelian produk BBM jenis RON 92 (pertamax) oleh anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga. Namun, yang didatangkan justru RON 90 (pertalite) dan RON 88 (premium).
BBM hasil impor itu lantas disimpan di depo milik PT Orbit Terminal Merak untuk dilakukan blending atau pengoplosan sebelum nantinya dipasarkan ke masyarakat. Berdasarkan hitungan sementara oleh penyidik, kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.
Setidaknya, sudah ada sembilan orang yang menjadi tersangka. Mereka adalah Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.
Lalu, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
Berikutnya, Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. (Tri/P-2)
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Korupsi di Pertamina terjadi karena adanya permufakatan jahat yang turut melibatkan broker dalam proses importasi minyak
Upaya yang dilakukan Pertamina selama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mengembalikan kepercayaan publik
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved