Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin dinilai telah menjadi juru bicara alias jubir PT Pertamina (persero) karena menggelar konferensi pers bersama petinggi perusahaan pelat merah tersebut hari ini, Kamis (6/3) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.
Terlebih, Burhanuddin menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) produk Pertamina yang saat ini beredar sudah sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian ESDM. Diketahui, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sendiri sedang mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang terjadi pada 2018-2023.
"Kenapa harus didampingi? Seolah-olah ada kesan Jaksa Agung atau Kejagung ini secara institusional menjadi jubir Pertamina," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah kepada Media Indonesia.
Sementara, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengatakan kasus dugaan korupsi pada Pertamina yang ditangani oleh Kejagung lebih besar dari praktik blending atau oplosan BBM jenis RON 92 (pertamax) dengan RON 90 (pertalite) atau RON 88 (premium).
Pasalnya, korupsi di Pertamina terjadi karena adanya permufakatan jahat yang turut melibatkan broker dalam proses importasi minyak. Bagi Zaenur, Kejagung masih belum mengungkap pejabat yang memiliki fungsi pengawasan, persetujuan, maupun pembinaan atas permufakatan jahat tersebut yang berjalan sampai lima tahun.
"Begitu lama pembiaran. Mengapa tidak berjalan? Apakah karena tidak menemukan kejanggalan apapun atau karena disuap serta terlibat?" kata Zaenur.
Menurut dia, untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tata kelola minyak dapat diungkap jika penyidik JAM-Pidsus menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke para tersangka yang ada saat ini. Sebab, prinsip TPPU adalah follow the money atau mengikuti aliran uang.
Jaksa Agung pun meminta masyarakat untuk tidak ragu membeli produk Pertamina. Meski sedang mengusut dugaan korupsi pada Pertamina yang diperkirakan merugikan keuangan negara sampai Rp193,7 triliun, Kejagung juga berupaya membantu Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan good corporate governance.
"Jangan ragu menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina. Itu pasti jaminan mutu, ini bukan iklan. Insyaallah kita punya satu Pertamina yang bagus dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya," tutup Burhanuddin. (Tri/P-2)
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Upaya yang dilakukan Pertamina selama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mengembalikan kepercayaan publik
Rangkaian kasus korupsi pada Pertamina yang saat ini sedang diusut hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved