Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin dinilai telah menjadi juru bicara alias jubir PT Pertamina (persero) karena menggelar konferensi pers bersama petinggi perusahaan pelat merah tersebut hari ini, Kamis (6/3) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.
Terlebih, Burhanuddin menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) produk Pertamina yang saat ini beredar sudah sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian ESDM. Diketahui, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sendiri sedang mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang terjadi pada 2018-2023.
"Kenapa harus didampingi? Seolah-olah ada kesan Jaksa Agung atau Kejagung ini secara institusional menjadi jubir Pertamina," ujar peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah kepada Media Indonesia.
Sementara, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman mengatakan kasus dugaan korupsi pada Pertamina yang ditangani oleh Kejagung lebih besar dari praktik blending atau oplosan BBM jenis RON 92 (pertamax) dengan RON 90 (pertalite) atau RON 88 (premium).
Pasalnya, korupsi di Pertamina terjadi karena adanya permufakatan jahat yang turut melibatkan broker dalam proses importasi minyak. Bagi Zaenur, Kejagung masih belum mengungkap pejabat yang memiliki fungsi pengawasan, persetujuan, maupun pembinaan atas permufakatan jahat tersebut yang berjalan sampai lima tahun.
"Begitu lama pembiaran. Mengapa tidak berjalan? Apakah karena tidak menemukan kejanggalan apapun atau karena disuap serta terlibat?" kata Zaenur.
Menurut dia, untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tata kelola minyak dapat diungkap jika penyidik JAM-Pidsus menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke para tersangka yang ada saat ini. Sebab, prinsip TPPU adalah follow the money atau mengikuti aliran uang.
Jaksa Agung pun meminta masyarakat untuk tidak ragu membeli produk Pertamina. Meski sedang mengusut dugaan korupsi pada Pertamina yang diperkirakan merugikan keuangan negara sampai Rp193,7 triliun, Kejagung juga berupaya membantu Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan good corporate governance.
"Jangan ragu menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina. Itu pasti jaminan mutu, ini bukan iklan. Insyaallah kita punya satu Pertamina yang bagus dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya," tutup Burhanuddin. (Tri/P-2)
JAKSA Agung ST Burhanuddin mengungkapkan revisi KUHAP diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kesewenang-wenangan atas upaya paksa dalam suatu proses hukum.
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Upaya yang dilakukan Pertamina selama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mengembalikan kepercayaan publik
Rangkaian kasus korupsi pada Pertamina yang saat ini sedang diusut hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved