Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkomitmen menjaga program Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lewat program tersebut, Yandri mengatakan anggaran negara yang mengalir ke desa bakal semakin besar.
Selama 10 tahun terakhir, ia mengungkap dana desa yang dianggarkan negara mencapai Rp610 triliun. Untuk tahun ini, sambung Yandri, anggaran dana desa sebesar Rp71 triliun. Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
"Yang paling penting, karena atas arahan presiden dari hasil ratas kabinet dua minggu lalu, dalam waktu yang tidak lama akan ada Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya usai bertemu Jaksa Agung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/3).
"Nah ini akan makin banyak lagi dana masuk ke desa, akan banyak lagi usaha-usaha masuk ke desa. Ini juga kami sampaikan tadi, jangan sampai program yang bagus, tapi disalahgunakan atau tidak direspon dengan baik oleh aparat desa," lanjutnya.
Ia menegaskan, Kemendes PDT mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih. Yandri yakin, program tersebut dapat merealisasikan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia mengakui ada penyelewengan dana desa pada 2024 yang dilakukan oleh kepala desa untuk keperluan judi online maupun website fiktif. Pihaknya sudah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait besaran dana desa yang diselewengkan maupun oknum aparatur desa yang melakukan penyelewengan.
Data itu pun telah diserahkan ke jajaran kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Menurut Burhanuddin, pihaknya siap mendampingi program-program Kemendes PDT, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Terkait penyelewengan dana desa, kejaksaan bakal melakukan upaya pencegahan maupun penindakan.
"Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran. Dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan," terang Burhanuddin. (Tri/P-2)
Koperasi Desa Merah Putih harus mendapat dukungan akses yang memadai terhadap layanan logistik yang luas, andal dan modern
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dirancang untuk mengatasi berbagai masalah struktural di desa-desa.
Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, telah terbentuk 100%. Ini menjadikan Brebes, sebagai kabupaten kedua di Jawa Tengah yang Kopdes-nya telah terbentuk seluruhnya.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pertama diresmikan di Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu (21/6).
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Kepada Burhanuddin, Yandri mengaku meminta agar persoalan seputar penyelewengan dana desa didalami dan disupervisi oleh kejaksaan.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
PERKUMPULAN Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) melaporkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ke Komnas HAM akibat PHK sepihak
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto atas dugaan cawe-cawe dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved