Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENTERI Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui bahwa ada dana desa yang diselewengkan oleh kepala desa untuk keperluan judi online. Pihaknya meminta bantuan ke aparat penegak hukum untuk menindak penyelewengan dana desa yang terjadi selama ini.
Hal itu disampaikan Yandri usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (12/3). Sebelumnya pada Selasa (11/3), Yandri juga menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain untuk judi online, ia mengungkap bahwa dana desa juga diselewengkan ke situs fiktif.
"Hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama 2024, banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kades yang menggunakan judi online atau website fiktif," ujar Yandri.
Kepada Burhanuddin, ia mengaku meminta agar persoalan seputar penyelewengan dana desa didalami dan disupervisi oleh kejaksaan. Tujuannya, agar tindakan tersebut tak terjadi lagi. Terlebih, sambung Yandri, jumlah dana negara yang mengucur ke desa selama 10 tahun terakhir terbilang tinggi, yakni mencapai Rp610 triliun. Sementara, anggaran dana desa tahun ini sebesar Rp71 triliun.
Kendati demikian, Yandri enggan mengungkap berapa jumlah dana desa yang selama ini diselewengkan maupun aparatur desa yang melakukan penyelewengan. Ia menyebut, sudah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"(Data) itu kami serahkan ke aparat penegak hukum. Biarlah aparat penegak hukum yang akan mengungkap secara lugas dan terang benderang," jelas Yandri.
Jaksa Agung sendiri mengatakan pihaknya siap mendampingi program-program Kemendes PDT. Terkait penyelewengan dana desa, kejaksaan bakal melakukan upaya pencegahan maupun penindakan.
"Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran. Dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan," terang Burhanuddin. (Tri/P-3)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tjokorda dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi terhadap supremasi hukum dan pelayanan publik berbasis keadilan.
HASIL survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) cukup tinggi.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin meresmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, Kamis (3/7).
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).
JAKSA Agung ST Burhanuddin menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Dia menegaskan kabar itu tidak benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved