Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merespons soal sorotan yang ditujukan pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Sebelumnya, Yandri menuai sorotan karena dinilai cawe-cawe dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah di Pemilihan Bupati Serang. Koalisi Masyarakat Sipil kemudian mendesak Yandri mundur dari jabatannya akibat cawe-cawe tersebut.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
Saleh mengaku sorotan tersebut merupakan bagian untuk mendiskreditkan Yandri. Ia mengaku tak mempersoalkan adanya sorotan terhadap Yandri yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.
"Saya tidak tahu apakah ada pihak yang melakukan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi tentu ini politik. Politik itu sangat halus. Jadi, kadang-kadang apa yang kita wacanakan di publik seperti itu, ternyata yang terjadi di belakang nggak seperti itu. Jadi, itu adalah memang, apa namanya, nature-nya politik. Ya kan?" kata Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (6/3).
Saleh mengatakan jika ada pihak yang tidak berkenan dengan kebijakan Yandri atau ingin memberikan masukan bisa menemui secara langsung. Ia mengaku Yandri akan menerima dengan tangan terbuka.
"Mas Yandri pasti akan senang hati untuk menerima masukan-masukan seperti itu. Jadi, kalau nggak bisa sanggup bertemu atau waktunya nggak ada seperti itu, ya silahkan disampaikan tertulis. Kalau nggak bisa ketemu dengan Mas Yantri, ketemu dengan DPP PAN, dengan teman-teman di sini juga sangat senang untuk, apa namanya, menerima masukan itu," katanya.
"Dan kalau misalnya di sini juga nggak bisa, di DPR kan juga bisa disampaikan. Jadi, semua ini tentu masih dalam koridor yang saya kira dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka. Dan Mas Yandri itu orangnya adalah aktivis yang tidak tiba-tiba jadi menteri," katanya. (Faj/P-2)
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved