Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merespons soal sorotan yang ditujukan pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Sebelumnya, Yandri menuai sorotan karena dinilai cawe-cawe dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah di Pemilihan Bupati Serang. Koalisi Masyarakat Sipil kemudian mendesak Yandri mundur dari jabatannya akibat cawe-cawe tersebut.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
Saleh mengaku sorotan tersebut merupakan bagian untuk mendiskreditkan Yandri. Ia mengaku tak mempersoalkan adanya sorotan terhadap Yandri yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.
"Saya tidak tahu apakah ada pihak yang melakukan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi tentu ini politik. Politik itu sangat halus. Jadi, kadang-kadang apa yang kita wacanakan di publik seperti itu, ternyata yang terjadi di belakang nggak seperti itu. Jadi, itu adalah memang, apa namanya, nature-nya politik. Ya kan?" kata Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (6/3).
Saleh mengatakan jika ada pihak yang tidak berkenan dengan kebijakan Yandri atau ingin memberikan masukan bisa menemui secara langsung. Ia mengaku Yandri akan menerima dengan tangan terbuka.
"Mas Yandri pasti akan senang hati untuk menerima masukan-masukan seperti itu. Jadi, kalau nggak bisa sanggup bertemu atau waktunya nggak ada seperti itu, ya silahkan disampaikan tertulis. Kalau nggak bisa ketemu dengan Mas Yantri, ketemu dengan DPP PAN, dengan teman-teman di sini juga sangat senang untuk, apa namanya, menerima masukan itu," katanya.
"Dan kalau misalnya di sini juga nggak bisa, di DPR kan juga bisa disampaikan. Jadi, semua ini tentu masih dalam koridor yang saya kira dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka. Dan Mas Yandri itu orangnya adalah aktivis yang tidak tiba-tiba jadi menteri," katanya. (Faj/P-2)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved