Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merespons soal sorotan yang ditujukan pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Sebelumnya, Yandri menuai sorotan karena dinilai cawe-cawe dalam memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah di Pemilihan Bupati Serang. Koalisi Masyarakat Sipil kemudian mendesak Yandri mundur dari jabatannya akibat cawe-cawe tersebut.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
Saleh mengaku sorotan tersebut merupakan bagian untuk mendiskreditkan Yandri. Ia mengaku tak mempersoalkan adanya sorotan terhadap Yandri yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.
"Saya tidak tahu apakah ada pihak yang melakukan itu secara sengaja atau tidak sengaja. Tetapi tentu ini politik. Politik itu sangat halus. Jadi, kadang-kadang apa yang kita wacanakan di publik seperti itu, ternyata yang terjadi di belakang nggak seperti itu. Jadi, itu adalah memang, apa namanya, nature-nya politik. Ya kan?" kata Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (6/3).
Saleh mengatakan jika ada pihak yang tidak berkenan dengan kebijakan Yandri atau ingin memberikan masukan bisa menemui secara langsung. Ia mengaku Yandri akan menerima dengan tangan terbuka.
"Mas Yandri pasti akan senang hati untuk menerima masukan-masukan seperti itu. Jadi, kalau nggak bisa sanggup bertemu atau waktunya nggak ada seperti itu, ya silahkan disampaikan tertulis. Kalau nggak bisa ketemu dengan Mas Yantri, ketemu dengan DPP PAN, dengan teman-teman di sini juga sangat senang untuk, apa namanya, menerima masukan itu," katanya.
"Dan kalau misalnya di sini juga nggak bisa, di DPR kan juga bisa disampaikan. Jadi, semua ini tentu masih dalam koridor yang saya kira dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka. Dan Mas Yandri itu orangnya adalah aktivis yang tidak tiba-tiba jadi menteri," katanya. (Faj/P-2)
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
PAN menilai pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved