Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
BADAN Gizi Nasional (BGN) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/3). Mereka meminta program makan bergizi gratis dipantau ketat, untuk mencegah tindakan rasuah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa menyebut pihaknya menyepakati sejumlah cara untuk mencegah korupsi terkait program makan bergizi gratis. Salah satunya yakni rutin melakukan inspeksi dadakan (sidak).
“Tadi dari Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya,” kata Cahya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).
Cahya mengatakan, sidak juga bakal dilakukan ke semua instansi yang bernaung dengan BGN. Inspeksi itu dilakukan untuk memastikan anggaran makan bergizi untuk siswa tidak dipotong.
“Bahwa jangan sampai ada anggaran yang misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu, tapi dilaporkannya Rp10 ribu,” ucap Cahya.
Kepala BGN Dadan Hindayana bersedia disidak KPK sewaktu-waktu. Menurut dia, inspeksi itu penting untuk memastikan sistem dalam program makan bergizi gratis berjalan dengan semestinya.
“Secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan,” ucap Dadan.
Menurut Dadan, KPK juga memberikan sejumlah wejangan untuk menyegah korupsi di BGN. Salah satunya yakni, memaksimalkan transparansi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya,” ujar Dadan.
Selain itu, BGN juga disarankan menggunakan sistem digital untuk memaksimalkan transparansi kegiatan. KPK, kata Dadan, bersedia memberikan pegawainya untuk berkantor langsung bersama BGN.
“Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi,” tutur Dadan. (P-4)
Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved