Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa negara gagal adalah negara yang tidak memiliki sistem hukum.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
"Sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut," ungkap Prabowo di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
"Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal, negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya," tambahnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu menururkan kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada penegakan hukumnya. Pasalnya, hukum merupakan jaminan keadilan.
"Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap Warga negara, keadilan adalah tuntutan sebuah warga negara," ujarnya.
Prabowo menbeberkan tugas seorang hakim tidak mudah dalam memutus suatu perkara.
"Saya mengakui, baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu para hakim, para peradilan," tandas Prabowo. (Ykb/I-1)
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERKEMBANGAN kecerdasan buatan (AI) kini merambah ke sektor hukum, menghadirkan inovasi baru dalam layanan konsultasi dan analisis hukum.
Transformasi kelembagaan pada susunan kabinet yang baru akan berdampak pada sistem kerja, meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses reformasi birokrasi.
SEJUMLAH tokoh dan aktivis berkumpul pada acara Kebangsaan menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diadili setelah lengser. Desakan itu disuarakan peserta silaturahmi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved