Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa negara gagal adalah negara yang tidak memiliki sistem hukum.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
"Sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut," ungkap Prabowo di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
"Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal, negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya," tambahnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu menururkan kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada penegakan hukumnya. Pasalnya, hukum merupakan jaminan keadilan.
"Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap Warga negara, keadilan adalah tuntutan sebuah warga negara," ujarnya.
Prabowo menbeberkan tugas seorang hakim tidak mudah dalam memutus suatu perkara.
"Saya mengakui, baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu para hakim, para peradilan," tandas Prabowo. (Ykb/I-1)
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERKEMBANGAN kecerdasan buatan (AI) kini merambah ke sektor hukum, menghadirkan inovasi baru dalam layanan konsultasi dan analisis hukum.
Transformasi kelembagaan pada susunan kabinet yang baru akan berdampak pada sistem kerja, meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses reformasi birokrasi.
SEJUMLAH tokoh dan aktivis berkumpul pada acara Kebangsaan menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diadili setelah lengser. Desakan itu disuarakan peserta silaturahmi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved