Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa negara gagal adalah negara yang tidak memiliki sistem hukum.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
"Sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut," ungkap Prabowo di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
"Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal, negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya," tambahnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu menururkan kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada penegakan hukumnya. Pasalnya, hukum merupakan jaminan keadilan.
"Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap Warga negara, keadilan adalah tuntutan sebuah warga negara," ujarnya.
Prabowo menbeberkan tugas seorang hakim tidak mudah dalam memutus suatu perkara.
"Saya mengakui, baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu para hakim, para peradilan," tandas Prabowo. (Ykb/I-1)
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung (MA) menyatakan akan segera memanggil tiga hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong
Dalam keterangannya Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau tidaknya melakukan klarifikasi
Mahkamah Agung (MA) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan hakim dalam perkarA Tom Lembong.
MA memastikan hakim yang menangani perkara korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah memenuhi syarat sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor).
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERKEMBANGAN kecerdasan buatan (AI) kini merambah ke sektor hukum, menghadirkan inovasi baru dalam layanan konsultasi dan analisis hukum.
Transformasi kelembagaan pada susunan kabinet yang baru akan berdampak pada sistem kerja, meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses reformasi birokrasi.
SEJUMLAH tokoh dan aktivis berkumpul pada acara Kebangsaan menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diadili setelah lengser. Desakan itu disuarakan peserta silaturahmi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved