Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid yang menyebut PDIP mengompori atau membuat panas hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Deddy, pernyataan Jazilul merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Deddy menyebut pihaknya tidak memiliki urusan untuk memisahkan Prabowo dengan Jokowi.
"Ya, mungkin dia (Jazilul) bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan dan mau memisah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau. Kita enggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka," kata Deddy, di Jakarta, Rabu (12/2).
Deddy mengungkapkan Jokowi dan Prabowo memiliki hubungan secara politik. Ia mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan Jokowi dengan Prabowo selama keduanya memiliki kepentingan yang sama.
"Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan. Jadi ya silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri," katanya.
Deddy sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto memang seharusnya dipisahkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden satu presiden," kata Deddy.
Deddy menilai hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki eranya masing-masing dan menjalankan tugasnya.
"Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challange sendiri," katanya.
Jazilul kemudian meminta Deddy tidak mengompori atau membuat panas hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden punya perbedaan gaya dan prioritas program masing-masing yang tidak usah jadi sumber masalah apalagi perpecahan," kata Jazilul.
Jazilul mengatakan Prabowo memahami yang terbaik untuk pemerintahan saat ini. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang merangkul semua pihak.
"Hemat saya, Pak Prabowo paham betul filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendhem jero, yang baik diangkat dan diteruskan yang tidak baik dipendam dihentikan saja," kata Jazilul.
"Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa bersatu mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan bersama," sambungnya. (M-3)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved