Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid yang menyebut PDIP mengompori atau membuat panas hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Deddy, pernyataan Jazilul merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Deddy menyebut pihaknya tidak memiliki urusan untuk memisahkan Prabowo dengan Jokowi.
"Ya, mungkin dia (Jazilul) bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan dan mau memisah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau. Kita enggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka," kata Deddy, di Jakarta, Rabu (12/2).
Deddy mengungkapkan Jokowi dan Prabowo memiliki hubungan secara politik. Ia mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan Jokowi dengan Prabowo selama keduanya memiliki kepentingan yang sama.
"Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan. Jadi ya silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri," katanya.
Deddy sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto memang seharusnya dipisahkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden satu presiden," kata Deddy.
Deddy menilai hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki eranya masing-masing dan menjalankan tugasnya.
"Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challange sendiri," katanya.
Jazilul kemudian meminta Deddy tidak mengompori atau membuat panas hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden punya perbedaan gaya dan prioritas program masing-masing yang tidak usah jadi sumber masalah apalagi perpecahan," kata Jazilul.
Jazilul mengatakan Prabowo memahami yang terbaik untuk pemerintahan saat ini. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang merangkul semua pihak.
"Hemat saya, Pak Prabowo paham betul filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendhem jero, yang baik diangkat dan diteruskan yang tidak baik dipendam dihentikan saja," kata Jazilul.
"Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa bersatu mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan bersama," sambungnya. (M-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved