Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Presiden Prabowo Subianto memang seharusnya dipisahkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. "Ya, kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Deddy menilai hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki eranya masing-masing dan menjalankan tugasnya.
"Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Prabowo saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
"Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa, boleh," ungkap dia. (Faj/J-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved