Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Presiden Prabowo Subianto memang seharusnya dipisahkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. "Ya, kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Deddy menilai hubungan baik antara Prabowo dengan Jokowi tidak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki eranya masing-masing dan menjalankan tugasnya.
"Hubungan yang baik bukan berarti harus bareng nempel, keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge sendiri," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Prabowo saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
"Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa, boleh," ungkap dia. (Faj/J-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved