Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah mengkritik sikap Kejakaan Agung dalam menindaklanjuti kasus pemasangan pagar laut di perariaran Kabupaten Tangerang, Banten. Meski masih melakukan penyelidikan, Kejagung tidak akan mendahului kementerian lain yang mengusut masalah tersebut.
"Sejak kapan aparat penegak hukum bergantung pada kementerian?" tanya Herdiansyah saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (7/2).
Bagi Herdiansyah, penyidik Kejagung bisa saja mengusut lebih jauh dugaan korupsi di balik penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan Tangerang tanpa harus menunggu investigasi kementerian.
"Bahwa kemudian ada proses investigasi yang dilakukan oleh kementerian, ya, enggak ada masalah. Itu bisa dijadikan sebagai basis data bagi kejakaan untuk bekerja," terangnya.
Herdiansyah mengingatkan, Kejagung sebagai APH memiliki otoritas yang kuat untuk memanggil sejumlah pihak guna memperkuat proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk dengan menggali keterangan dari kementerian. Sikap kejaksaan yang lamban menangani perkara itu, sambungnya, justru memperkuat ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
"Atau paling tidak ada problem yang hendak disembunyikan dalam penanganan perkara," pungkas Herdiansyah.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan, pihaknya mendahulukan kementerian dan lembaga lain yang sedang mendalami sengkarut pagar laut. Ia menilai, penelusuruan dari sisi administrasi mesti dilakukan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak terjadi aksi saling caplok perkara.
"Jika memang dalam perkembangannya ditemukan ada indikasi tindak pidana, maka bisa diserahkan ke aparat penegakan hukum sesuai kewenangannya. Jadi, supaya tidak asal caplok. Kita enggak mau," aku Harli. (Tri/J-2)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Pemerintahan Donald Trump dilaporkan ingin singkirkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. AS tutup pintu diplomasi selama Diaz-Canel menjabat. Cek detailnya!
Pejabat Iran klaim Mossad dalangi serangan drone ke kilang minyak Ras Tanura Saudi untuk memicu perang regional. Simak rincian tuduhan Teheran di sini.
Konflik Iran-AS memicu krisis energi global. Donald Trump tawarkan pengawalan militer dan asuransi bagi kapal tanker di Selat Hormuz saat harga minyak melonjak.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved