Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons hasil survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri menurun. Menurutnya, Polri tengah menghadapi banyak tantangan, khususnya terkait pelanggaran anggota.
"Ya kita maklumi bahwa dalam satu tahun ini memang sangat berat kita menghadapi berbagai macam tantangan, terkait dengan masalah tugas dan juga banyaknya pelanggaran oleh anggota," kata Kapolri dalam sambutan di acara Rapim TNI-Polri, Jakarta Selatan, hari ini.
Namun, Listyo meyakini nama institusi Polri akan terjaga dengan kerja keras anggota di lapangan yang terus berbuat kebaikan. Terlebih, kegiatan yang baik itu dirasakan oleh masyarakat.
"Namun demikian, kita harapkan nanti pada saat ada penjelasan dari Litbang Kompas kita terus bisa membalikkan kepercayaan publik," ujar eks Kapolda Banten itu.
Listyo meminta Litbang Kompas menjelaskan terkait hasil survei dalam Rapim Polri pada sore atau malam nanti. Khususnya, apa saja yang harus diperbaiki sehingga kepercayaan publik terhadap institusi Polri bisa terjaga.
Listyo menuturkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini perlu ia sampaikan kepada semua anggota baik yang berdinas di struktur dan luar struktur. Sebab, kata dia, kepercayaan publik berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, Kementerian, dan lembaga terhadap Polri.
"Manakala kepercayaan publik kita menjadi lebih baik, maka kita pun juga tentunya banyak yang menghubungi kita untuk minta agar Polri bisa membantu di Kementerian-Kementerian, di lembaga-lembaga di luar struktur Polri," ungkap jenderal polisi bintang empat itu.
Hal itu, kata Kapolri, hanya bisa terjadi bila tingkat kepercayaan publik bagus, Polri responsif, dan eksistensi Polri terjaga. Maka itu, ia berharap seluruh anggota bisa bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan publik.
"Kita menghadapi masalah yang sama, kita lahir dari ibu kandung yang sama, dan kita semua adalah anak-anak dari institusi Polri. Sehingga, tentunya menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga institusi Polri," ucapnya.
Kapolri bilang anggota Polri boleh pensiun. Namun, saat bicara institusi semuanya diminta betul-betul solid dan bersinergi menjaga institusi Polri. Pasalnya, kata dia, Korps Bhayangkara lah yang membesarkan dan menjadikan anggota menjadi hebat, terutana bagi perwira tinggi (Pati) Polri. Maka itu, kata dia, perlu membalas dengan menjaga institusi Polri.
"Tentunya dengan apa? dengan melakukan berbagai macam perbuatan baik, betul-betul tulus kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain bagaimana kita mengurangi pelanggaran," pungkasnya.
Rapim Polri ini digelar sejak Jumat pagi, 31 Januari 2024. Rapim bertema Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita.
Kegiatan internal Korps Bhayangkara ini dihadiri 396 anggota Polri. Terdiri atas 36 Kapolda, 28 pejabat utama (PJU) Mabes Polri, 17 Pati bintang dua struktural, 110 Pati bintang satu struktural, 12 Pati bintang tiga kementerian/lembaga, 18 Pati bintang dua fungsional, 40 Pati bintang dua kementerian/lembaga, 134 Pati bintang satu kementerian/lembaga, hingga 1 Kompolnas. (Yon/P-2)
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved