Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Endang Agustina mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas judi online. Endang menilai Polri telah berhasil menghapus stigma negatif masyarakat yang menganggap enggan menangani kasus judi online.
"Sekarang cap itu sudah berhasil kita hilangkan, dimana kita sudah menepis keraguan masyarakat terhadap Polri yang meragukan upaya kita dalam pemberantasan judi online ini," kata Endang melalui keterangannya, Selasa (12/11).
Politisi Fraksi PAN itu berharap pemberantasan judol terus dilakukan sampai ke akar-akarnya. Ia menunggu hasil penyelidikan lebih lengkap dari Polri terkait praktek ilegal yang telah merugikan masyarakat tersebut.
"Masyarakat menunggu kiprah Polri dalam pemberantasan judi online. Masyarakat akan senantiasa mendukung Polri memberantas judi online dan sebaliknya mungkin akan berhadapan ketika Polri tidak komitmen dalam pemberantasan judi online," imbuhnya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan tidak akan ragu memberantas judi online. Kapolri bahkan berjanji mundur jika kedapatan dirinya terlibat dalam judi online.
"Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar paling atas. Bahkan saya Pak kalau kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak," tegasnya. (Faj/I-2)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved