Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mengecam penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1). Amelia menyebut penembakan WNI di Malaysia tersebut berlebihan karena sampai menghilangkan nyawa.
"Sebagai Anggota Komisi I DPR RI, kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM malaysia, karena masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran," kata Amelia, melalui keterangannya, Senin (27/1).
Amelia mengatakan pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM terhadap WNI. Ia ingin memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi.
"Karena jangan sampai insiden penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara yang telah terbina secara baik. Kami juga menghimbau kepada pemerintah Indonesia, insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan," katanya.
Lebih lanjut, Amelia berharap insiden ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari risiko serupa.
Sebelumnya, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia dan beberapa lainnya luka akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1).
Menurut keterangan Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, WNI itu mencoba menyerang petugas APMM saat berpatroli sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan demi keamanan.
"Kapal yang ditumpangi tersangka menghantam kapal APMM sebanyak empat kali sebelum dua di antaranya mencoba menyerang petugas dengan parang," lapor Harian Metro Malaysia, mengutip keterangan Hussein.
Dijelaskan lebih lanjut, lantaran merasa terancam, petugas APMM kemudian melesatkan peluru ke arah kapal para WNI. Disebutkan bahwa para WNI itu sempat kabur. (H-3)
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur telah memfasilitasi pemulangan jenazah WNI ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia mencatat dua dari lima korban penembakan WNI di Malaysia meninggal dunia. Satu korban menghembuskan napas terakhir pada Selasa (4/2).
DUA pekerja migran Indonesia, yang menjadi korban penembakan WNI di Malaysia hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.
SATU Warga Negara Indonesia (WNI) asal Riau, yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat ini masih berada di Malaysia.
Para pekerja migran Indonesia ilegal kerap mendapatkan tindakan kekerasan hingga diskriminatif, sementara para majikan dan pengusaha yang mendatangkan mereka tidak mendapat tindakan tegas
Kementerian HAM telah memonitor dan memantau kasus penembakan PMI. Dalam waktu dekat kata Pigai, pihaknya akan membuka komunikasi dengan otoritas HAM di Malaysia untuk mendalami investigasi.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved