Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditegaskan hadir pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1). Meskipun KPK menyebut belum ada konfirmasi kehadiran Hasto.
"Bahwa Mas Hasto akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," kata politikus PDIP Guntur Romli kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Hasto dipastikan konsisten dengan pernyataannya. Terlebih kepastian memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka telah disampaikan ke publik beberapa waktu lalu.
"Seperti yang disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan Kamis 9 Januari 2025, yang saya ada di sampingnya," ujar Guntur.
Sebelumnya, KPK menyebut belum ada konfirmasi dari Hasto terkait kehadirannya untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Sejauh ini belum ada informasi (soal kehadiran Hasto),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (10/1).
Sementara, Hasto Kristiyanto janji memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Hasto bakal diperiksa sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan buronan Harun Masiku.
"Saya sudah menerima surat panggilan 13 Januari jam 10.00. Saya akan hadir memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sebaik-baiknya," terang Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1).(P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved