Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditegaskan hadir pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1). Meskipun KPK menyebut belum ada konfirmasi kehadiran Hasto.
"Bahwa Mas Hasto akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," kata politikus PDIP Guntur Romli kepada Metrotvnews.com, hari ini.
Hasto dipastikan konsisten dengan pernyataannya. Terlebih kepastian memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka telah disampaikan ke publik beberapa waktu lalu.
"Seperti yang disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan Kamis 9 Januari 2025, yang saya ada di sampingnya," ujar Guntur.
Sebelumnya, KPK menyebut belum ada konfirmasi dari Hasto terkait kehadirannya untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Sejauh ini belum ada informasi (soal kehadiran Hasto),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (10/1).
Sementara, Hasto Kristiyanto janji memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Hasto bakal diperiksa sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan buronan Harun Masiku.
"Saya sudah menerima surat panggilan 13 Januari jam 10.00. Saya akan hadir memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sebaik-baiknya," terang Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1).(P-2)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved