Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERNYATAAN Effendi Simbolon dinilai makin menguatkan bidikan serangan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Effendi menyampaikan agar Megawati mundur serta menyinggung kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega," kata Ketua Tim Penasihat Hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1).
Todung juga menyinggung pernyataan yang terlontar dari Effendi merupakan hasil pertemuannya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Permintaan Megawati mundur juga menguat usai Hasto ditersangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sehingga kami semakin meragukan perkara (Hasto) ini adalah murni penegakan hukum," ujar Todung.
Dia harap kinerja KPK tak ditunggangi kepentingan tertentu. Khususnya untuk menghabisi lawan politik.
"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," ucap Todung.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menyebut Megawati Soekarnoputri harus mundur dari ketum PDIP. Pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto.
"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab ya meletakan jabatan, kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Effendi juga menegaskan tidak ada politisasi pada kasus yang menjerat Hasto karena mengkritik keras Jokowi. Justru Jokowi telah banyak membantu Hasto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Enggak lah (dipolitisasi). Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto), setahu saya selama ini," kata Effendi. (Fah/I-2)
KADER pecatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memanfaatkan tidak solidnya partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menjadi corong Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Effendi Simbolon menyebut justru Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah banyak membantu Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
. Menurut Effendi Simbolon, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perlu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Effendi hadir saat deklarasi dukungan ke pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO).
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved