Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Effendi Simbolon dinilai makin menguatkan bidikan serangan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Effendi menyampaikan agar Megawati mundur serta menyinggung kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega," kata Ketua Tim Penasihat Hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1).
Todung juga menyinggung pernyataan yang terlontar dari Effendi merupakan hasil pertemuannya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Permintaan Megawati mundur juga menguat usai Hasto ditersangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sehingga kami semakin meragukan perkara (Hasto) ini adalah murni penegakan hukum," ujar Todung.
Dia harap kinerja KPK tak ditunggangi kepentingan tertentu. Khususnya untuk menghabisi lawan politik.
"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," ucap Todung.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menyebut Megawati Soekarnoputri harus mundur dari ketum PDIP. Pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto.
"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab ya meletakan jabatan, kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.
Effendi juga menegaskan tidak ada politisasi pada kasus yang menjerat Hasto karena mengkritik keras Jokowi. Justru Jokowi telah banyak membantu Hasto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Enggak lah (dipolitisasi). Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto), setahu saya selama ini," kata Effendi. (Fah/I-2)
KADER pecatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memanfaatkan tidak solidnya partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menjadi corong Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Effendi Simbolon menyebut justru Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah banyak membantu Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
. Menurut Effendi Simbolon, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perlu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Effendi hadir saat deklarasi dukungan ke pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO).
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved