Effendi Simbolon hingga Jokowi Dinilai Memanfaatkan tak Solidnya PDIP untuk Kembali setelah Dipecat

KADER pecatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memanfaatkan tidak solidnya partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu. Celah itu dilihat eks kader PDIP, Joko Widodo (Jokowi) dan Effendi Simbolon.

"Jadi, bisa saja Jokowi melalui Effendi Simbolon melihat celah di internal PDIP yang tidak solid," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Kamis, 9 Januari 2025.

Dua anak Megawati, Mohammad Prananda Prabowo atau Puan Maharani, disebut berbeda dalam menilai Jokowi. Jamiluddin mengatakan Puan lebih kooperatif ke Jokowi, sedangkan Prananda sebaliknya.

Baca juga : Politikus PDIP: Semoga Effendi Simbolon Tak Semurah Itu Jadi Corong Jokowi

"Prananda terlihat lebih tegas dalam menilai Jokowi. Hanya saja Prananda menggunakan mulut kader PDIP dalam menilai Jokowi. Salah satunya melalui Hasto (Sekjen PDIP), yang terus menerus menyerang Jokowi," kata Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, ada upaya agar ketidaksolidan ini mendorong kuatnya pergantian ketua umum (ketum) PDIP saat kongres mendatang. Apabila Megawati Soekarnoputri tak lagi menjabat ketum, maka peluang Jokowi dan Effendi kembali ke PDIP terbuka.

"Kalau hal itu terwujud, maka peluang Jokowi dan Effendi Simbolon kembali ke PDIP lebih terbuka. Tampaknya inilah motif politik Jokowi dan Effendi Simbolon meminta Megawati mundur," ujar Jamiluddin.

Baca juga : Tepis Perkara Dipolitisasi, Effendi Simbolon: Hasto Banyak Dibantu Jokowi

Effendi sejatinya telah menyuarakan agar adanya pergantian ketum PDIP. Pernyataan Effendi berpeluang diarahkan Jokowi agar dapat menyusupkan orangnya sebagai pengganti Megawati pada Kongres PDIP mendatang.

"Peluang itu sangat terbuka, karena di internal PDIP sendiri terbela dalam menilai Jokowi," ujar Jamiluddin.

Sebelumnya, Effendi Simbolon menyebut Megawati Soekarnoputri harus mundur dari ketum PDIP. Pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto.

Baca juga : Ini Alasan PDIP Pecat Effendi Simbolon

"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab ya meletakan jabatan, kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Effendi juga menegaskan tidak ada politisasi pada kasus yang menjerat Hasto karena mengkritik keras Jokowi. Justru Jokowi telah banyak membantu Hasto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak lah (dipolitisasi). Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto), setahu saya selama ini," kata Effendi.
(Z-9)