Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MANTAN kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menanggapi kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri perlu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab ya meletakan jabatan, kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).
Effendi mengaku prihatin terhadap kasus yang menjerat Hasto. Namun, perkara tersebut mesti dijadikan evaluasi partai dengan meregenerasi kepengurusan.
"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya," ujar Effendi.
Dia mengatakan kasus yang menjerat Hasto fatal. Level kepemimpinan juga harus dirombak.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri," ujar dia.
Effendi menambahkan PDIP bukan partai perorangan. Sehingga, berbagai masalah yang berkaitan dengan kepartaian harus ada pertanggungjawaban.
"Kan partai itu kan bukan milik perorangan, partai itu kan diatur oleh undang-undang parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," ujar Effendi.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).
Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. (P-5)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Qodari menduga absennya PDI Perjuangan pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U-20.
Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP akan mengumumkan pengusungan sejumlah bakal calon kepala daerah (cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada hari ini.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kaget melihat aksi komunitas yang meminta agar mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
KETUA umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada mantan Panglima TNI Andika Prakarsa dan Hendrar Prihadi.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany untuk tegak lurus dengan garis partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved