Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menjadi corong Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu merespons pernyataan Effendi yang menyatakan Megawati Soekarnoputri mesti mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) PDIP.
"Semoga Effendi Simbolon tidak semurah itu hanya jadi corong Jokowi," kata Andreas melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1).
Andreas menyentil kapasitas Effendi yang berkomentar banyak terkait PDIP. Padahal, Effendi sudah bukan kader PDIP.
"Efendi itu siapa?" tanya Andreas.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menyebut Megawati Soekarnoputri harus mundur dari ketum PDIP. Pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto.
"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab ya meletakan jabatan, kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).
Effendi juga menegaskan tidak ada politisasi pada kasus yang menjerat Hasto karena mengkritik keras Jokowi. Justru Jokowi telah banyak membantu Hasto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Enggak lah (dipolitisasi). Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia (Hasto), setahu saya selama ini," kata Effendi. (P-5)
KADER pecatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memanfaatkan tidak solidnya partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu.
Dia harap kinerja KPK tak ditunggangi kepentingan tertentu. Khususnya untuk menghabisi lawan politik.
Effendi Simbolon menyebut justru Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah banyak membantu Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
. Menurut Effendi Simbolon, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perlu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Effendi hadir saat deklarasi dukungan ke pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved