Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PARA ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi LPOI yang disampaikan dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun.
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj memohon ke Prabowo untuk mempercepat implementasi penegakan keadilan, membersihkan negara dari bahaya laten korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan kebijakan yang populis.
"Dan lebih memihak kepada rakyat kecil dengan menurunkan pajak, menurunkan harga-harga sembako, menumbuhkan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/12).
Penurunan pajak yang dimaksud Said itu termasuk rencana pemerintah untuk menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) ke angka 12% mulai 1 Januari 2025. Menurut Said, ia hanya menyambungkan suara anggota atau warga ormas-ormas Islam yang tergabung di LPOI.
Said meyakini, kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak negatif pada rakyat kecil. Sebab, kenaikan itu akan diikuti pula dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Oleh karenanya, sambung Said, LPOI meminta pemerintahan Prabowo untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
"Bisa-bisa PHK semau-maunya dengan alasan pajak naik. Yang sebenarnya kita butuhkan terbukanya dengan luas lapangan kerja, maka (dengan kenaikan PPN) bisa mengancam, yang sudah kerja pun bisa kehilangan pekerjannnya," tandasnya. (H-3)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Ungkapan Presiden Prabowo itu bukanlah sekadar candaan, namun ada pesan politik sangat penting yang hendak disampaikan kepada publik.
Presiden Prabowo menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda Indonesia di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7).
Pernyataan Prabowo merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden RI Prabowo Subianto disambut dengan yel-yel dukungan dua periode saat menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/7) petang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved