Pastikan Mudik 2026 Lancar, Prabowo Instruksikan Diskon Tarif dan Pelibatan Aset TNI-Polri

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk menjamin kenyamanan masyarakat pada masa mudik Lebaran 2026. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3), Kepala Negara menekankan pentingnya kebijakan diskon tarif transportasi dan sinergi lintas instansi.

Presiden menginstruksikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk mengawal ketat implementasi pemotongan tarif di berbagai lini transportasi. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memecah penumpukan arus penumpang.

"Saya minta Menhub untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol, serta memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat," ujar Prabowo.

Baca juga : TNI Harus Jadi Benteng Kedaulatan

Mobilisasi Aset TNI dan Polri
Selain aspek tarif, sektor keamanan dan ketersediaan armada menjadi sorotan utama. Presiden meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan personel serta alat utama sistem senjata (alutsista) yang relevan untuk membantu kelancaran mobilisasi massa.

Prabowo menilai armada laut maupun darat milik TNI dapat menjadi solusi alternatif angkutan masyarakat jika terjadi lonjakan penumpang yang signifikan.

"Kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat punya kapal-kapal, mungkin ini bisa diperbantukan dan dikoordinasikan dengan Menhub. Saya kira Polri juga punya aset-aset dan sarana untuk membantu," jelasnya.

Apresiasi Infrastruktur Cepat
Sebelum mendengarkan laporan kesiapan dari para menteri terkait, Sidang Kabinet diawali dengan penayangan video progres pembangunan infrastruktur. Presiden mengapresiasi penyelesaian 218 jembatan di seluruh Indonesia yang rampung hanya dalam kurun waktu 2,5 bulan.

Menurut Prabowo, capaian tersebut menjadi bukti nyata respons cepat pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional, terutama menjelang momentum besar seperti Hari Raya Idul Fitri. (Bob/P-2)