NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

50 Menteri, Wamen, dan Utusan Khusus Presiden Belum Lapor LHKPN

Rahmatul Fajri

08/12/2024 16:47

50 Menteri, Wamen, dan Utusan Khusus Presiden Belum Lapor LHKPN — Mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo menunggu panggilan jadwal panggilan untuk dimintai klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK(Mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo menunggu panggilan jadwal panggilan untuk dimintai klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

SEBANYAK 50 menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merinci dari data per Jumat (6/12), dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 16 di antaranya belum melaporkan harta kekayaannya.

Sedangkan dari 57 Wakil Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 26 di antaranya belum melapor. Kemudian, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus Staf Khusus, 8 di antaranya belum melapor.

"Total yang belum melapor 50 orang dan yang sudah melapor 74 orang," kata Tessa, kepada Media Indonesia, Minggu (8/12).

Tessa tidak merinci 50 orang yang belum melaporkan LHKPN tersebut. Ia hanya mengimbau kepada mereka untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Segera melaporkan LHKPN melalui saluran yang ada maksimal 3 bulan setelah dilantik," katanya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti

Berita Lainnya

KPK Periksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
11/2/2026 18:40
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Jeblok ke 34, Peringkat Dunia 109 dan Ini Biang Keroknya
11/2/2026 18:36
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK Periksa Kartika Sari Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
11/2/2026 17:44
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK Dalami Aliran Uang dan Penghasilan Bupati Nonaktif Lampung Tengah Ardito Wijaya
10/2/2026 23:00
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK tak Persoalkan Jamdatun Batal Bersaksi di Sidang Ekstradisi Paulus Tannos
10/2/2026 22:39
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK Dalami Peran PT Blueray dan Perusahaan Terafiliasi dalam Kasus Suap Importasi
10/2/2026 22:00
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Harta Kekayaan Rini Soemarno Capai Rp128,9 Miliar, Eks Menteri BUMN yang Diperiksa KPK
06/2/2026 16:26
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
Profil Yaqut Cholil Qoumas: Tersangka Korupsi Kuota Haji & Harta Kekayaannya
09/1/2026 21:21
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK Selidiki Status Aset Ridwan Kamil yang tidak Tercatat di LHKPN
06/1/2026 20:25
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
Tempat Usaha Ridwan Kamil tak Dicantum di LHKPN, KPK: Kami Telusuri
25/12/2025 10:47
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
Banyak Aset tak Dilaporkan, KPK Usut LHKPN Ridwan Kamil untuk Kasus Bank BJB
25/12/2025 09:27
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK Pastikan Bakal Telusuri Informasi Aliran Uang Ridwan Kamil ke Sejumlah Pihak
25/12/2025 08:53
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak

LOAD MORE

Opini

Kesehatan Jemaah Haji
12/2/2026 05:10
Meneguhkan Asta Cita Melalui Konsolidasi Nasional Dikdasmen
12/2/2026 05:05
Piala Dunia dan Penyiaran Publik
12/2/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved