NEWSTICKER

Mengapa Gaya Main Janice Tjen Jadi Mimpi Buruk Pemain Top 30

Janice Tjen, Petenis Indonesia yang Curi Perhatian

Janice Tjen Akhiri Penantian 28 Tahun di Australia Terbuka

Janice Tjen akan Tantang Mantan Petenis No 1 Dunia

Janice Tjen Cetak Sejarah, Ini Ranking WTA Terbarunya

50 Menteri, Wamen, dan Utusan Khusus Presiden Belum Lapor LHKPN

Rahmatul Fajri

08/12/2024 16:47

50 Menteri, Wamen, dan Utusan Khusus Presiden Belum Lapor LHKPN — Mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo menunggu panggilan jadwal panggilan untuk dimintai klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK(Mantan Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo menunggu panggilan jadwal panggilan untuk dimintai klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

SEBANYAK 50 menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merinci dari data per Jumat (6/12), dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 16 di antaranya belum melaporkan harta kekayaannya.

Sedangkan dari 57 Wakil Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri, 26 di antaranya belum melapor. Kemudian, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus Staf Khusus, 8 di antaranya belum melapor.

"Total yang belum melapor 50 orang dan yang sudah melapor 74 orang," kata Tessa, kepada Media Indonesia, Minggu (8/12).

Tessa tidak merinci 50 orang yang belum melaporkan LHKPN tersebut. Ia hanya mengimbau kepada mereka untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Segera melaporkan LHKPN melalui saluran yang ada maksimal 3 bulan setelah dilantik," katanya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indriyani Astuti

Berita Lainnya

Mahalnya Biaya Pilkada Jadi Pemicu Utama Korupsi Kepala Daerah
21/1/2026 12:32
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Pengamat: Sudah Terprediksi
21/1/2026 12:20
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Alasan Keamanan, Lokasi Pemeriksaan Bupati Pati Dipindah ke Kudus
21/1/2026 11:54
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
Dalami Kasus Sudewo, KPK Segera Lakukan Penggeledahan
21/1/2026 08:34
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Pati Sudewo ke Level yang Lebih Tinggi
21/1/2026 07:28
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Pengunjuk Rasa Pati yang Damai dengan Sudewo bakal Diperiksa KPK
21/1/2026 07:22
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Profil Yaqut Cholil Qoumas: Tersangka Korupsi Kuota Haji & Harta Kekayaannya
09/1/2026 21:21
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK Selidiki Status Aset Ridwan Kamil yang tidak Tercatat di LHKPN
06/1/2026 20:25
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
Tempat Usaha Ridwan Kamil tak Dicantum di LHKPN, KPK: Kami Telusuri
25/12/2025 10:47
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
Banyak Aset tak Dilaporkan, KPK Usut LHKPN Ridwan Kamil untuk Kasus Bank BJB
25/12/2025 09:27
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK Pastikan Bakal Telusuri Informasi Aliran Uang Ridwan Kamil ke Sejumlah Pihak
25/12/2025 08:53
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
Kena OTT KPK, Kekayaan Bupati Ponorogo Capai Rp6,3 Miliar
07/11/2025 20:13
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar

LOAD MORE

Opini

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia
21/1/2026 05:10
Harapan Baru Eliminasi Korupsi
21/1/2026 05:05
Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company
21/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved