Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan akan memecat 27 kader yang melakukan indisipliner. Pemecatan ini akan dilakukan pada 17 Desember mendatang.
“Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” ucap Hasto di Kawasan Lentang Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai. Hal ini dinilai Hasto tidak dapat di toleransi.
“Mendukung calon lain termasuk kemudian dua kaki dan tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” ucap Hasto.
Lebih lanjut Hasto menilai langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP tahun 2025 mendatang.
“Sehingga tersaringlah kader-kader Partai yang militan. Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," ucap Hasto. (P-2)
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan rencana pertemuan dengan petinggi PDIP tersebut. Rencananya silaturahmi politik itu akan berlangsung pada pukul 14:30-15:00 WIB.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved