Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) akan menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) untuk membicarakan penjajakan kerja sama politik dan sosok calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Jumat,(2/6/2023), siang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri guna membahas hal tersebut.
Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan rencana pertemuan dengan petinggi PDIP tersebut. Rencananya silaturahmi politik itu akan berlangsung pada pukul 14:30-15:00 WIB.
Baca juga: Ingin Jadi WNI, Anak Perkawinan Campuran Miliki Kesempatan Hingga 31 Mei 2024
"Secara resmi, ini pertama kali Kami (DPP PAN) silaturahmi bertemu Bu Megawati (DPP PDI Perjuangan) untuk melakukan pembicaraan penjajakan kerja sama koalisi Pilpres 2024," ujar Zulhas menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (2/6).
Menteri Perdagangan (Mendag) RI itu mengungkapkan, pertemuan ini merupakan silaturahmi lanjutan dengan para petinggi PDIP.
Menurut Zulhas, selama ini dirinya memang sudah sering melakukan pertemuan dengan para petinggi PDIP, sejak didapuk Presiden Joko Widodo menjadi Mendag selama setahun terakhir.
Baca juga: Cawapres Anies Dipastikan Bisa Mendongkrak Suara Pas Pilpres 2024
"Kan, saya diberi amanah Presiden Jokowi menjadi Mendag sejak 15 Juni tahun lalu. Tentu sesama partai koalisi kami sering bertemu. Hubungan kami erat dan panjang sejak awal reformasi," kata Zulhas.
Sekadar informasi, Ketum PDIP Megawati akan menyambut langsung Ketum PAN dan rombongan. Selain akan dihadiri Ketua dan Sekjen DPP PDIP, dalam pertemuan ini sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju juga akan hadir, seperti Menkumham Yasona Laoly dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (RO/Nov)
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved