Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah memecat dirinya dan putra serta menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader.
"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," katanya di Solo, Jawa Tengah, hari ini.
Ia mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP. "Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.
Disinggung soal pengembalian kartu tanda anggota (KTA) ke partai, ia hanya menanggapi dengan senyuman.
Sementara itu, terkait soal kemungkinan dirinya membuat partai politik baru, ia kembali menyinggung partai perorangan. "Saya sudah menyampaikan, partai perorangan," katanya.
Mengenai alasan pemecatan, ia tidak ingin mencari pembenaran terkait hal itu. "Tadi sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian, karena sudah diputuskan. Nanti nanti waktu yang akan mengujinya," katanya. (Ant/P-2)
Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins"
KETUA DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyatakan dukungan atas keputusan DPP PDI Perjuangan yang memecat Joko Widodo, putra hingga menantunya dari keanggotaan partai.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan soal pemecatan dirinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP).
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
PDIP membantah menjadi insiator penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen, inisiator perubahan UU PPH ialah Kementerian Keuangan atau Kemenkeu
Hasto menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh 27 kader tersebut adalah mendukung calon yang tidak usung PDIP dan tidak loyal kepada keputusan partai.
Menteri Sosial terpilih bukan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pramono bilang hal itu merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pertemuan kemarin, PDI Perjuangan dan PAN juga membicarakan soal urusan capres dan cawapres.
PDIP membela dua kadernya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved