Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan soal pemecatan dirinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP).
"Saya tidak berada dalam posisi membela diri atau memberikan penilaian,karena sudah diputuskan," tegas Jokowi, di Selasa, (17/12).
Menurut dia, terkait keputusan yang menimpa dirinya tersebut, biarlah waktu yang nanti mengujinya. " Nanti nanti, waktu yang akan mengujinya," kilahnya di depan regol kediaman Sumber.
Jokowi hanya tertawa ketika wartawan menanyakan, apakah dirinya akan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).
Ia juga tidak bersedia menjawab tentang keputusan pemecatan PDIP yang juga menimpa Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang kini menjabat sebagai wakil presiden.
Jokowi mempersilakan wartawan untuk bertanya langsung kepada Gibran terkait keputusan PDIP yang dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun dua hari lalu.
Watubun dalam siaran video resmi PDIP menyebutkan pemecatan masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby Afif Nasution dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin, (16/12).
Pada bagian lain Jokowi mengaku bahwa dirinya sedang menelaah dan mendalami gagasannya untuk pembentukan partai perorangan.
Pada Selasa sore itu, Jokowi di kediaman pribadi Sumber baru saja menerima kedatangan rombongan kecil Barisan Relawan Jokowi Presiden ( Bara JP ) yang dipimpin langsung oleh Utje Gustaf. (Z-9)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins"
KETUA DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyatakan dukungan atas keputusan DPP PDI Perjuangan yang memecat Joko Widodo, putra hingga menantunya dari keanggotaan partai.
Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait sikap PDIP.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
Muzani mengaku keputusan bergabung dengan partai adalah hak dari Jokowi. Sejauh ini, kata ia, belum ada keputusan resmi dari Jokowi setelah tidak lagi bergabung di PDI Perjuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved