Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti dicecar soal krisis kepercayaan terhadap KPK. Hal tersebut terjadi saat Poengky menjalani fit and proper test calon pimpinan KPK di Gedung Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/11).
Awalnya, anggota Komisi III DPR Muhammad Rofiqi mengatakan KPK saat ini berada di titik nadir. Beberapa lembaga survei, seperti Litbang Kompas menyatakan kepercayaan masyarakat kepada KPK itu paling bawah di antara lembaga penegak hukum yang lain.
Rofiqi kemudian bertanya kepada Poengky bagaimana visi misi dan strategi untuk mengembalikan marwah KPK.
Senada, anggota Komisi III DPR Lola Nerlia Oktavia, menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu dalam titik terendah. Lola lalu meminta Poengky menjelaskan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Poengky mengakui KPK berada di titik nadir dan kepercayaan kepada KPK paling bawah. Ia mengatakan permasalahan kepercayaan tersebut terkait integritas dari internal KPK.
"Integritasnya ternyata malah bermasalah sehingga diperiksa kode etik, bahkan ada pimpinan yang menjadi tersangka dalam kasus tidak pidana pemerasan. Ini kan sangat memalukan. Ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada KPK," kata Poengky.
Maka dari itu, Poengky mengatakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu adanya upaya memastikan integritas dari setiap unsur di KPK. Ia mengatakan jika terpilih nantinya, ia akan memastikan pimpinan, dewan pengawas, pegawai bersama-sama untuk memastikan berintegritas dan melakukan pengawasan satu sama lain.
"Kami juga mohon pengawasan dari Bapak dan Ibu sekalian kepada kami. Tegur kami jika nanti kami ada melakukan hal-hal yang mohon maaf jangan sampai menyimpang, tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan mohon kami ditegur Bapak Ibu sekalian. Apalagi juga kami bertanggung jawab kepada DPR memberikan laporan kepada DPR, kami harus bertanggung jawab," katanya.
Poengky merupakan satu dari 10 capim KPK. Poengk merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dua periode, 2016-2020 dan 2020-2024. Perempuan kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini merupakan lulusan Universitas Airlangga dan Master of Law Northwestern University Chicago. Ia sebelumnya aktif sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya (1991-2000), YLBHI (2000), Kontras (2001-2003), dan Imparsial (2003-2015).
Pada 2002 berdiri Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), Poengky tercatat sebagai salah satu pendiri LSM dari 18 orang penggerak HAM lainnya. Imparsial sendiri adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya la menjabat beberapa kedudukan di Imparsial meliputi direktur eksternal, managing director, direktur eksekutif, dan peneliti senior. (J-2)
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.
Maka dibutuhkan ‘revolusi budaya integritas’. Sejatinya, integritas pendidikan kita lahir dari sebuah kesadaran dan kebijaksanaan kritis dalam mendidik, membangun, dan mengorganisasi.
Temuan sejumlah lembaga pendidikan berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi sekolah harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi perbaikan kualitas.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Integrasi: Satukan perbedaan, raih manfaat! Proses kolaborasi cerdas untuk hasil optimal dan pertumbuhan berkelanjutan.
Menurut Sunarto, aspek integritas merupakan kunci utama dalam membangun lembaga peradilan yang berkualitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved