Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti dicecar soal krisis kepercayaan terhadap KPK. Hal tersebut terjadi saat Poengky menjalani fit and proper test calon pimpinan KPK di Gedung Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/11).
Awalnya, anggota Komisi III DPR Muhammad Rofiqi mengatakan KPK saat ini berada di titik nadir. Beberapa lembaga survei, seperti Litbang Kompas menyatakan kepercayaan masyarakat kepada KPK itu paling bawah di antara lembaga penegak hukum yang lain.
Rofiqi kemudian bertanya kepada Poengky bagaimana visi misi dan strategi untuk mengembalikan marwah KPK.
Senada, anggota Komisi III DPR Lola Nerlia Oktavia, menyatakan saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu dalam titik terendah. Lola lalu meminta Poengky menjelaskan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Poengky mengakui KPK berada di titik nadir dan kepercayaan kepada KPK paling bawah. Ia mengatakan permasalahan kepercayaan tersebut terkait integritas dari internal KPK.
"Integritasnya ternyata malah bermasalah sehingga diperiksa kode etik, bahkan ada pimpinan yang menjadi tersangka dalam kasus tidak pidana pemerasan. Ini kan sangat memalukan. Ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada KPK," kata Poengky.
Maka dari itu, Poengky mengatakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu adanya upaya memastikan integritas dari setiap unsur di KPK. Ia mengatakan jika terpilih nantinya, ia akan memastikan pimpinan, dewan pengawas, pegawai bersama-sama untuk memastikan berintegritas dan melakukan pengawasan satu sama lain.
"Kami juga mohon pengawasan dari Bapak dan Ibu sekalian kepada kami. Tegur kami jika nanti kami ada melakukan hal-hal yang mohon maaf jangan sampai menyimpang, tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan mohon kami ditegur Bapak Ibu sekalian. Apalagi juga kami bertanggung jawab kepada DPR memberikan laporan kepada DPR, kami harus bertanggung jawab," katanya.
Poengky merupakan satu dari 10 capim KPK. Poengk merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dua periode, 2016-2020 dan 2020-2024. Perempuan kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini merupakan lulusan Universitas Airlangga dan Master of Law Northwestern University Chicago. Ia sebelumnya aktif sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya (1991-2000), YLBHI (2000), Kontras (2001-2003), dan Imparsial (2003-2015).
Pada 2002 berdiri Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), Poengky tercatat sebagai salah satu pendiri LSM dari 18 orang penggerak HAM lainnya. Imparsial sendiri adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya la menjabat beberapa kedudukan di Imparsial meliputi direktur eksternal, managing director, direktur eksekutif, dan peneliti senior. (J-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved