Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Nilai-nilai integritas wajib direalisasikan oleh setiap lembaga pendidikan dalam proses membangun karakter setiap anak bangsa.
"Salah satu nilai-nilai untuk membangun karakter anak bangsa adalah integritas. Seharusnya faktor penegakan integritas menjadi salah satu nilai penting yang harus ditanamkan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, hari ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengeluarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 pada satuan pendidikan. Salah satu temuannya adalah sebanyak 22,13% satuan pendidikan terindikasi melakukan kecurangan dalam akreditasi sekolah.
Menurut Lestari, temuan sejumlah lembaga pendidikan berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi sekolah harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata demi perbaikan kualitas.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk pemangku kebijakan di setiap lembaga pendidikan.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi yang bertugas menanamkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang baik kepada generasi penerus bangsa.
Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap lembaga pendidikan harus dikelola berdasarkan nilai-nilai luhur tersebut, termasuk wajib menegakkan integritas di dalamnya.
Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat konsisten meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di tanah air, sehingga mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan berdaya saing di masa depan.(RO/P-1)
Anies Baswedan menceritakan pengalamannya saat menerima hasil indeks integritas dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah yang membawa label Islam menunjukkan angka kejujuran yang rendah.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved