Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DALAM rangka mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Trantibumlinmas dengan tema "Trantibumlinmas Mewujudkan Sukses Pilkada" di Jakarta.
Dihadiri ribuan peserta, terdiri dari para Kasat Pol PP, Kadis Damkar dan Kalak BPBD beserta segenap jajaran, Rakornas itu berjalan secara hybrid.
Setelah dibuka secara langsung oleh Mendagri M Tito Karnavian, hadir pula para narasumber dari KPU RI, Bawaslu RI, TNI/Polri, dan BMKG. Masing-masing narasumber memberikan perspektif penting terkait kesiapan Pilkada Serentak 2024.
Dalam sambutan penutupan Rakornas, Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA menekankan kolaborasi dan koordinasi antarsatuan tugas TNI/Polri dan Stakeholder di daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
"Pedomani pesan yang disampaikan Mendagri, Satpol PP, Satdamkarmat, BPBD, Satlinmas dan Redkar harus mengambil peran aktif dan menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan di lapangan dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak yang damai, lancar dan tertib," ujar Safrizal.
Pilkada 2024 ini merupakan Pilkada yang pertama kalinya dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan satu-satunya di dunia.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, sebagai instansi pembina umum dan teknis penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, siap mendukung kelancaran tahapan Pilkada Serentak 2024 serta terus memperkuat jalur koordinasi secara intensif.
"Tidak semua soal dapat kita selesaikan, tetapi kita memiliki kecepatan respon dan identifikasi yang lebih awal dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan. Segera lakukan kolaborasi dengan stakeholder yang lain jika menemukan potensi masalah, utamanya TNI/Polri," tambah Safrizal.
Rakornas ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mitigasi potensi ancaman yang dapat muncul selama tahapan Pilkada termasuk potensi bencana alam.
"Satdamkarmat dan BPBD bahu-membahu untuk mereduksi potensi bahaya kebakaran saat Hari H Pemilihan serta bencana hidrometerologi, mengingat pelaksanaan Pilkada bulan november telah memasuki musim penghujan, pun demikian Satpol PP secara paralel mengoptimalkan operasi yustisi maupun non yustisi dengan mengedepankan cara-cara yang humanis sebagaimana pesan Bapak Mendagri," tutup Safrizal. (Z-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Sebelumnya, Safrizal ZA menjadi penjabat gubernur di dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
Dengan meningkatkan prosentase royalti timah, diharapkan dapat menjadi faktor penyeimbang guna merealisasikan program-program rehabilitasi dan konservasi lingkungan.
Sepanjang kondisi normal, dan tidak ada pemutusan transmisi dari Sumatra kemudian tidak ada bencana alam di Bangka dan Belitung maka suplai listrik ini aman.
Inflasi Provinsi Bangka Belitung menjadi yang terendah se-Indonesia, tercatat inflasi year-on-year sebesar 1,21% dan inflasi month-to-month sebesar 0,13%.
Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved