Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DIREKTUR Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.
Sebelumnya, Safrizal menjadi penjabat gubernur di dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Alhamdulillah, ini semua atas izin dari Allah, saya ditugaskan di kampung halaman. Ada dua PR utama sesuai dengan pesan Pak Tito, yakni menyukseskan PON Aceh-Sumut dan Pilkada Serentak pada November 2024,” kata Safrizal usai pelantikan di Kantor Kemendagri, Kamis (22/8).
Baca juga : Kumpulkan Satker Pemda, Ditjen Bina Adwil Luncurkan Juknis Dekonsentrasi GWPP 2024
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Safrizal ZA, yang baru dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh untuk mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Apalagi gelaran PON XXI 2024 itu akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang.
“Bisa untuk mengakselerasi yang belum tuntas, karena masih ada yang 88% progres venuenya. Itulah tugas yang paling penting bagi Pak Safrizal,” ujar Mendagri.
Khusus kepada Safrizal, Tito berpesan agar mampu berkomunikasi dengan semua stakeholder di Aceh untuk menyukseskan gelaran PON 2024. Dirinya percaya, dengan pengalaman yang dimiliki, Safrizal bakal mampu memaksimalkan gelaran tersebut.
Baca juga : Inilah 5 Pesan Mendagri kepada Penjabat Gubernur Aceh
Sosok Safrizal ZA sendiri tidak asing lagi dalam dunia pemerintahan dan sudah malang melintang di dunia birokrasi, baik di pusat maupun daerah.
Ia dikenal mampu menyelesaikan tugas-tugas berat di dua provinsi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam banjir sekaligus pandemi di Provinsi Kalimantan Selatan maupun pengendalian inflasi tertinggi dan upaya diversifikasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mendorong agar penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat berlangsung aman dan damai.
Baca juga : Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif
Selain itu, jajaran Pemerintah Provinsi Aceh diminta untuk mampu mengelola potensi konflik yang terjadi saat Pilkada berlangsung.
“Mudah-mudahan dengan pengalaman panjang Pak Saf di Kemendagri, 2 kali sebagai Pj gubernur, termasuk mengelola pemerintahan di Kalsel yang juga panjang kontestasinya, hampir 8 bulan saat itu, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat mengoptimalkan persiapan Pilkada” tegas Tito.
Sebagai figur birokrat yang komplet, menguasai konsep dan praksis lapangan, perjalanan karier Safrizal dimulai dari bawah.
Baca juga : Masyarakat Aceh Masih Trauma, Pj Gubernur Sebaiknya dari Kalangan Sipil
Setelah mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik STPDN, Safrizal mengabdi di Aceh Utara.
Menghadapi masa-masa sulit dan penuh dinamika, dengan kondisi Serambi Mekkah masih dalam balutan Daerah Operasi Militer (DOM) yang diterapkan sejak 1989, Safrizal menjalankan tugasnya di era konflik. Semua dihadapi dengan kesabaran, kecermatan, dan ilmu-ilmu yang diterima sebagai pamong praja.
Secara perlahan-lahan mantan Lurah Kota Lhokseumawe meniti karier dari bawah hingga masuk gerbang Kemendagri, pernah menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, Safrizal kini menjabat pula sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sebuah posisi yang sangat strategis, terlebih dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Pertama menjabat Pj Gubernur di Kalsel. Itu di masa covid-19. Dalam kondisi terbatas, saya mengerahkan segenap kemampuan dan berkat kolaborasi serta sinergitas Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, semua masalah bisa diselesaikan. Kedua, menjabat Pj Gubernur Bangka Belitung dihadapkan pada situasi inflasi membumbung tinggi, dengan strategi yang tepat dan cepat berangsur terkendali bahkan menjadi yang terendah dibanding provinsi lain,” ungkap pria kelahiran Banda Aceh ini.
Di samping PON dan Pilkada, tantangan di Aceh tentu tidak sederhana, seperti kemiskinan yang masih tertinggi di region Sumatra dan upaya untuk menggali potensi-potensi ekonomi.
"Bismillah, tantangan memang tidak semudah membalik telapak tangan, namun dibalik kesulitan pasti datang kemudahan, Insyaallah dengan strategi manajemen transformatif dan pendekatan inovasi, kita hadapi tantangan dan terus menciptakan peluang-peluang untuk didayagunakan dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Aceh," pungkas Safrizal. (Z-1)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
PENGAMAT politik dari Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berhasil membawa provinsinya menjadi contoh kemajuan daerah di Tanah Air.
Selain Minahasa Utara yang tengah bersiap diri menjadi tuan rumah yang baik, isu skala eskalasi bursa calon Ketua Umum Apkasi juga jadi bagian dinamika organisasi.
SUASANA Gedung Sate memuncak penuh semangat ketika pawai kemenangan Persib Bandung berlangsung meriah, Minggu (25/5) siang.
PELANTIKAN gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia berlangsung, termasuk enam gubernur di wilayah Papua. Realitas politik ini menandai babak baru bagi Papua.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved