Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan warisan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan oleh DPR RI. Kendati demikian, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, sanksi jika DPR periode saat ini mau segera membahasnya.
Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Indonesia berpendapat, omongan politisi kerap tidak sesuai dengan aksi nyata mereka. Saat ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi era Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Yunus bahkan sempat mempertanyakan nasib RUU tersebut ke Jokowi.
Menurut Yunus, Jokowi sempat mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi semua ketua partai politik agar RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas.
"Jokowi bilang, 'Saya sudah hubungi semua ketua partai. Semuanya oke untuk membahas, tapi ternyata enggak jalan. Mungkin bapak-bapak bisa bantu mendorong,' katanya gitu," kata Yunus kepada Media Indonesia, Sabtu (9/11).
Berkaca dari situ, Yunus berkesimpulan bahwa arahan dari seorang presiden kadang tak selalu sejalan dengan yang dilakukan oleh parlemen. Ia mengingatkan, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen yang baik untuk mencegah praktik korupsi.
Pasalnya, bakal regulasi tersebut tak hanya fokus pada hasil kejahatan yang dapat dirampas, tapi juga alas hukum agar seseorang dapat membuktikan harta atau kekayaan yang tak wajar. Dalam praktiknya nanti, Yunus menyebut orang dengan kekayaan yang tak sah harus melakukan pembuktian terbaik terhadap harta mereka.
"Ada pembuktian terbalik di situ. Jadi orang enggak mau sembarangan memperkaya diri karena suatu saat dia bisa diminta untuk membuktikan SPT Pajak atau LHKPN-nya oleh penegak hukum," terang Yunus.
"Kalau sudah ketauan, bisa dirampas sebagai hasil tindak pidana gitu," pungkasnya. (Tri/M-4)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
Gaji dan tunjangan kinerja ASN di lingkungan Pemprov DKI menjadi yang paling besar se-Indonesia.
PPATK menemukan sebanyak 571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved