Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto berkomitmen untuk meneruskan warisan Presiden Joko Widodo agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan oleh DPR RI. Kendati demikian, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, sanksi jika DPR periode saat ini mau segera membahasnya.
Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Indonesia berpendapat, omongan politisi kerap tidak sesuai dengan aksi nyata mereka. Saat ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi era Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Yunus bahkan sempat mempertanyakan nasib RUU tersebut ke Jokowi.
Menurut Yunus, Jokowi sempat mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi semua ketua partai politik agar RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas.
"Jokowi bilang, 'Saya sudah hubungi semua ketua partai. Semuanya oke untuk membahas, tapi ternyata enggak jalan. Mungkin bapak-bapak bisa bantu mendorong,' katanya gitu," kata Yunus kepada Media Indonesia, Sabtu (9/11).
Berkaca dari situ, Yunus berkesimpulan bahwa arahan dari seorang presiden kadang tak selalu sejalan dengan yang dilakukan oleh parlemen. Ia mengingatkan, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen yang baik untuk mencegah praktik korupsi.
Pasalnya, bakal regulasi tersebut tak hanya fokus pada hasil kejahatan yang dapat dirampas, tapi juga alas hukum agar seseorang dapat membuktikan harta atau kekayaan yang tak wajar. Dalam praktiknya nanti, Yunus menyebut orang dengan kekayaan yang tak sah harus melakukan pembuktian terbaik terhadap harta mereka.
"Ada pembuktian terbalik di situ. Jadi orang enggak mau sembarangan memperkaya diri karena suatu saat dia bisa diminta untuk membuktikan SPT Pajak atau LHKPN-nya oleh penegak hukum," terang Yunus.
"Kalau sudah ketauan, bisa dirampas sebagai hasil tindak pidana gitu," pungkasnya. (Tri/M-4)
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Kepala PPATK menyebut aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
"Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,"
Reza diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89
ISTRI pelaku penembakan kantor MUI mengaku uang yang ada di rekening suaminya bersumber dari kririman sang anak yang bekerja di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved