Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Konsumen Digital Indonesia (LKDI) meminta Polri bisa mengusut tuntas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat dalam kasus perlindungan situs judi online. Polisi diminta mengungkap beking para pegawai yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Eksekutif LKDI Abdul Kholik mengatakan pemberantasan judi online tersebut jangan berhenti sampai di situ saja. Menurutnya, para pegawai Komdigi ini hanya sebagai pelaksana dan diduga ada orang lain yang terlibat dengan memberikan perintah.
"Kita menginginkan dan kita berharap supaya (pemberantasan) ini tidak berhenti sampai disini saja, tetapi harus betul-betul dituntaskan sampai ke bandarnya, sampai ke pelindungnya itu diberantas," kata Kholik dalam diskusi bertajuk "Perang Melawan Judi Online" di Jakarta, Rabu (6/11).
Lebih lanjut, menurut data LKDI, terdapat ribuan situs judi online yang masih bisa diakses oleh IP address Indonesia. Oleh karenanya, terkait dengan pengakuan dari para pelaku yang hanya membina 1000 situs judi online perlu dikembangkan lagi.
Selain itu, nilai transkasi judi online selama 4 tahun terakhir, diperkirakan pada tahun 2024 jumlahnya akan meningkat di atas Rp400 triliun.
"Oleh karena itu, pemberantasan atau perang terhadap judi online itu adalah pemberantasan tuntas tanpa kompromi. Jadi sampai tidak ada satupun situs judi online itu di Indonesia. Kita LKDI juga akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tupoksi kami dalam mengawal perang terhadap judi online ini," tuturnya.
Kholik mengatakan pengungkapan yang dilakukan polisi sesuai dengan arahan dan tekad Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tuntas judi online di Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi sekaligus mendukung penuh ketegasan dan tekad Presiden Prabowo dalam memberantas judi online. Kami juga bangga atas gerak cepat Polri yang langsung melaksanakan perintah Presiden dalam memberantas judi online," ujarnya. (P-5)
Berdasarkan data dari platform cekrekening.id, total laporan penipuan digital yang diterima pemerintah mencapai sekitar 839 ribu kasus dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem pengawasan internet yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi bagaimana konten digital beredar serta seberapa besar ruang anonimitas yang tersedia bagi pengguna.
DINAS Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membatasi penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung kebijakan Komdigi yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
PP GP Ansor menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melarang kepemilikan akun media sosial (medsos) dan platform digital
Alwin adalah keponakan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Alwin merupakan CEO PT Djelas Tandatangan Bersama (TekenAja!).
Tuntutan untuk mengungkap identitas para tersangka dalam kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Komdigi makin kuat.
Para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik situs setiap dua minggu sekali. Uang tersebut sebagai imbalan agar situ judi online milik mereka tidak diblokir.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan, sejumlah pegawai di lingkungan Kemkomdigi dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online.
Polri memastikan penyitaan aset terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap judi online.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved