Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi berpendapat penyidik telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Pujiyono mengatakan bahwa baik Tom Lembong maupun pihak kuasa hukumnya memiliki hak untuk membela diri, termasuk lewat mekanisme praperadilan.
Ia mengatakan masyarakat membaca kasus Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong yang menjadi tersangka dalam kasus impor gula, tak terlepas dari posisi Tom saat kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Saat itu, Tom Lembong menjadi Co-Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Bagaimana melepaskan diri dari tuduhan politis atau tidak? Menjadi politis, ya karena memang Pak Tom Lembong itu kan ketika pas masa campaign pilpres kemarin bersebrangan dengan Pak Prabowo, sehingga kita menuduh ini politis atau tidak," terangnya kepada Media Indonesia, Minggu (3/11).
Terlepas dari upaya menjawab tuduhan politis atas penetapan Tom sebagai tersangka, Pujiyono mendorong penyidik JAM-Pidsus untuk mendalami dugaan rasuah terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, baik sebelum maupun sesudah era Tom Lembong.
"Penyelidikan ke menteri-menteri yang lain menurut saya alas dasarnya bukan karena menjawab tudingan publik politis atau tidak, tapi memang perlu perbaikan dalam tata kelola, khususnya dalam impor gula di Kemendag," tandasnya. (H-3)
Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.
Selain menyasar oknum yang terlibat langsung, Komjak juga mendesak adanya akuntabilitas struktural.
Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Masa pencekalan tersebut berlaku selama 20 hari, terhitung sejak 10 Februari hingga 1 Maret 2026.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan dr Richard Lee. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya sah dan sesuai prosedur hukum.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Polda Bali tidak hadir dalam sidang praperadilan Kepala Kantor BPN Bali, I Made Daging.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved