Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Komisi Kejaksaan (Komjak) Pujiyono Suwadi menilai pengamanan kantor kejaksaan oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah hal yang wajar. Menurutnya, penjagaan itu dilakukan mengingat jumlah perkara koneksitas terus meningkat.
Ia menjelaskan, Undang-Undang TNI juga mengamanatkan para personel untuk mengamankan objek vital nasional. Puji berpendapat, kejaksaan dapat dianggap sebagai salah satu objek vital dari ekosistem penegakan hukum di Tanah Air.
"Undang-Undang TNI kan ada juga melakukan pengamanan alat vital dan kejaksaan itu mungkin dianggap sebagai tempat yang vital sebagai bagian dari penegakan hukum," terangnya kepada Media Indonesia, Rabu (14/5).
Bagi Puji, urgensi pengamanan kantor kejaksaan oleh personel TNI yang dilakukan saat ini tak terlepas dari meningkatnya jumlah perkara koneksitas oleh struktur kejaksaan di daerah.
Mulanya, perkara koneksitas yang mengusut tindak pidana umum oleh masyarakat sipil bersama anggota TNI memang hanya ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
"Dulu kan hanya terpusat di Kejaksaan Agung. Sekarang kalau kita lihat trennya, sudah sampai ke kejati-kejati. Bahkan sudah ada Asisten Pidana Militer di tingkat wilayah," jelas Puji.
Oleh karena itu, pengamanan personel TNI di kantor kejaksaan daerah diyakini juga untuk mengamankan hasil rampasan dari tindak pidana koneksitas. Puji meyakini, pengamanan itu tak akan mengintervensi jalannya proses pidana.
Terlebih, baru-baru ini Jampidmil telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT yang berlatar belakang unsur militer, yakni Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.
"Bukan kemudian sampai yang ditakutkan, bahwa (ada) pengerahan, itu nanti sampai menguasai. Enggak sejauh gitu. konteksnya hanya pengamanan," kata Puji. (Tri/P-3)
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.
Menurut Fahmi, prinsip dasar dari terbentuknya perpres tersebut harus didukung yakni mengerahkan TNI untuk melindungi seluruh komponen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Puji dalam diskusi bertajuk Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abus of Power yang digelar Ikatan Wartawan Hukum.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
KOMISI Kejaksaan (Komjak) mengingatkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung untuk terus menelusuri aset Zarof Ricar
Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwandi berependapat penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Tom bisa mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved