Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung pemerintah. Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Pantuan Medcom.id salah satu ketum partai yang telah hadir ialah, Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Surya menilai pertemuan ini seputar konsultasi antar pimpinan partai politik.
"Barang kali konsultasi biasa," ujar Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).
Surya memandang pertemuan ini akan dihadiri oleh pimpinan partai pendukung pemerintah. Pertemuan juga akan dikemas dengan makan siang.
"Sepanjang pemahaman saya (yang hadir pimpinan partai pendukung pemerintah)," bebernya.
Surya tampak didampingi oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan agenda biasa. Pertemuan antara Presiden dengan pimpinan partai politik direncanakan akan dirutinkan setiap minggu.
"Biasa pertemuan biasa. Rencananya kan mingguan," terang Zulhas.(P-5)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved