Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra di DPR RI dilangsungkan secara tertutup.
"Tertutup, nanti sesudahnya ya," Ketua DPR RI Puan Maharani ditemui sebelum memimpin jalannya uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini.
Sebelumnya, Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI itu tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 10.53 WIB.
Herindra melemparkan senyum ke arah wartawan saat hendak memasuki Ruang Komisi I DPR, tempat dilangsungkan-nya uji kelayakan.
Herindra yang datang mengenakan setelan jas itu datang bersama dengan para Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan telah menerima surat dari Presiden RI Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 10 Oktober 2024.
"Selanjutnya surat tersebut telah dibahas dalam rapat Konsul pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024," ujar Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Jakarta, Selasa (15/10).
Dia pun menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan.
"Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres (Surat Presiden) Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra," kata Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna. (P-2)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Setelah lulus kuliah, Herindra melanjutkan pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1987. Dia meraih Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama atau lulusan terbaik pada angkatannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap calon Kepala BIN Muhammad Herindra dapat menjaga stabilitas dan kesatuan NKRI.
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen.
Pelantikan Herindra akan dilakukan usai Prabowo dilantik menjadi presiden RI periode 2024-2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan fit and proper test calon kepala BIN itu dilakukan tertutup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved