Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat terus menjaga netralitasnya. Hal ini disampaikan saat Ibas menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra di ruang rapat Komisi I DPR.
"Harus memiliki komitmen terkait netralitas BIN dalam menjaga kekuasaan agar tidak menjurus ke ranah politik dan sipil, yang mana, BIN diharapkan tetap fokus terhadap peran dan fungsi utamanya, yaitu tugas demi keamanan bangsa dan negara," kata Ibas melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen. Termasuk menjalankan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien.
Selain itu, BIN di bawah kepemimpinan Herindra mesti dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Sehingga, tidak membahayakan kedaulatan negara.
“Kepala BIN nanti harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak berdasarkan informasi yang salah karena dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara," ucap Ibas.
Wakil Ketua MPR itu yakin Herindra akan mampu menjaga kewenangan BIN. Lembaga itu bakal bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saya yakin Pak Herindra bersahabat sehingga kewenangan BIN harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya. (Fah/I-2)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
DPR dan musisi, termasuk Ari Lasso, menolak aturan royalti 2% dari biaya produksi musik untuk acara pernikaha dan mendorong revisi UU Hak Cipta.
Hasanuddin mengatakan lingkungan militer memang keras. Namun, sejak 1974 telah dikeluarkan instruksi yang melarang hukuman fisik berupa pemukulan atau penyiksaan.
Seorang komandan menjadi pengawas dan memberi arahan bagi prajurit di bawahnya. Tetapi justru terlibat kejahatan dalam kasus kematian Lucky.
Dia juga mempertanyakan pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Ia meminta penjelasan lengkap peristiwa tersebut.
Peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved