Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dapat terus menjaga netralitasnya. Hal ini disampaikan saat Ibas menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra di ruang rapat Komisi I DPR.
"Harus memiliki komitmen terkait netralitas BIN dalam menjaga kekuasaan agar tidak menjurus ke ranah politik dan sipil, yang mana, BIN diharapkan tetap fokus terhadap peran dan fungsi utamanya, yaitu tugas demi keamanan bangsa dan negara," kata Ibas melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10).
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen. Termasuk menjalankan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien.
Selain itu, BIN di bawah kepemimpinan Herindra mesti dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Sehingga, tidak membahayakan kedaulatan negara.
“Kepala BIN nanti harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak berdasarkan informasi yang salah karena dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara," ucap Ibas.
Wakil Ketua MPR itu yakin Herindra akan mampu menjaga kewenangan BIN. Lembaga itu bakal bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saya yakin Pak Herindra bersahabat sehingga kewenangan BIN harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya. (Fah/I-2)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved