Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
DPR RI menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan fit and proper test calon kepala BIN itu dilakukan tertutup.
“(Fit and proper test) tertutup ya,” ujar Puan singkat sebelum masuk ke dalam ruang rapat.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Herindra rencananya akan dilantik sebagai Kepala BIN bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.
"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," ungkap Dasco.
“Ya, kami rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kami akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," tambahnya.
Dasco menegaskan Herindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI menjadi calon tunggal Kepala BIN untuk menggantikan posisi Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.
"Ya, satu nama Herindra yang dikirim oleh Presiden ke DPR,” tandasnya. (Ykb/I-2)
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas.
Komisi III DPR sejatinya masih mendengar masukan terkait muatan di revisi KUHAP dari berbagai elemen. Yakni, advokat, ahli hukum, hingga mahasiswa.
Menurut dia, penyelidikan bersifat teknis. Karena setiap tindak pidana ada sisi teknis yang berbeda-beda.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved