Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diikuti Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan fit and proper test calon kepala BIN itu dilakukan tertutup.
“(Fit and proper test) tertutup ya,” ujar Puan singkat sebelum masuk ke dalam ruang rapat.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Herindra rencananya akan dilantik sebagai Kepala BIN bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.
"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," ungkap Dasco.
“Ya, kami rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kami akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," tambahnya.
Dasco menegaskan Herindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI menjadi calon tunggal Kepala BIN untuk menggantikan posisi Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.
"Ya, satu nama Herindra yang dikirim oleh Presiden ke DPR,” tandasnya. (Ykb/I-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved