Fit and Proper Test Kepala BIN di DPR RI Tertutup

DPR Minta Kasus Kematian Mantan Sekdes Tawaang Harus Diungkap Transparan

Ia menyatakan keprihatinan atas indikasi kekerasan dalam kasus tersebut.

Ihwal Pembahasan RUU KUHAP, Habiburokhman Sebut DPR Institusi Paling Transparan

Habiburokhman bahkan menyebut DPR saat ini merupakan institusi yang paling transparan karena pembahasan disiarkan melalui live streaming. 

DPR Apresiasi Lobi Pemerintah Turunkan Tarif AS

Sekaligus menjaga stabilitas ekspor dan menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

UU Tipikor Digugat ke MK, DPR: Tak Bisa Sembarangan Jerat Seseorang Pakai Pasal 21

Keberadaan frasa langsung atau tidak langsung masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini. 

Pengamat Ungkap Alasan Parpol Tolak Pemisahan Pemilu

MK menghendaki bahwa pemilu yang digelar pada 2029 mendatang adalah pemilu tingkat nasional untuk memilih presiden-wakil presiden, DPD, dan DPR RI.

Ketua DPR: Seluruh Parpol Sepakat Bahwa Putusan MK Langgar Konstitusi

Puan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR: Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi

Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi

Respons Puan Maharani soal Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Dinilai Politis dan Parsial

Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif. 

Puan Sebut Pembahasan RUU KUHAP Berjalan Terbuka

KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara  terbuka

Puan Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan 17 Oktober Ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.

Revisi KUHAP Menuai Kritik, Puan Tegaskan Pembahasannya tidak Ditutupi

KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.

Soroti Kasus Beras Oplosan, Puan Desak Tindak Tegas Pelaku

KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia