Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA DPR RI Puan Maharani berharap calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra dapat menjaga stabilitas dan kesatuan NKRI.
“Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
“Kemudian bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh,” tambahnya.
Puan juga meminta Herindra menjaga konsistensi dalam tupoksinya sebagai kepala BIN agar lembaga itu bisa bekerja secara netral.
Sementara itu, Herindra menuturkan akan memaksimalkan kolaborasi saat nanti menjabat di pemerintahan baru sebagai kepala BIN.
“Intinya kita harus kolaborasi dari semua stakeholder ya, intinya kita tetap harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia,” ucap Harindra. (H-3)
Setelah lulus kuliah, Herindra melanjutkan pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1987. Dia meraih Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama atau lulusan terbaik pada angkatannya.
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen.
Pelantikan Herindra akan dilakukan usai Prabowo dilantik menjadi presiden RI periode 2024-2029.
Herindra yang datang mengenakan setelan jas itu datang bersama dengan para Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan fit and proper test calon kepala BIN itu dilakukan tertutup.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved