Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA DPR RI Puan Maharani berharap calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra dapat menjaga stabilitas dan kesatuan NKRI.
“Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
“Kemudian bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh,” tambahnya.
Puan juga meminta Herindra menjaga konsistensi dalam tupoksinya sebagai kepala BIN agar lembaga itu bisa bekerja secara netral.
Sementara itu, Herindra menuturkan akan memaksimalkan kolaborasi saat nanti menjabat di pemerintahan baru sebagai kepala BIN.
“Intinya kita harus kolaborasi dari semua stakeholder ya, intinya kita tetap harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia,” ucap Harindra. (H-3)
Setelah lulus kuliah, Herindra melanjutkan pendidikan Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1987. Dia meraih Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama atau lulusan terbaik pada angkatannya.
BIN juga diharapkan mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Intelijen.
Pelantikan Herindra akan dilakukan usai Prabowo dilantik menjadi presiden RI periode 2024-2029.
Herindra yang datang mengenakan setelan jas itu datang bersama dengan para Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) lebih awal karena ia ingin melantik kepala BIN bersama calon menteri.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved