Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra mengakui Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut sudah ada pembahasan sebelumnya jika Prabowo akan menandatangani Keppres tersebut.
“Soal Keppres perpindahan itu memang sebelum perpindahan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya,” ujar Dasco, Rabu (9/10).
Baca juga : Kata Gerindra, Jokowi Masih Setengah Hati Dukung Ganjar
“Bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,“ tegasnya.
Tak hanya itu, Dasco menuturkan sejak September silam, Prabowk sudah meminta kepada tim IKN, dan Menteri PUPR untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan Keppres soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak diteken olehnya. Surat itu akan diteken presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024.
Jokowi juga menekankan bahwa memindahkan ibu kota tidak hanya urusan fisik. Namun, pentingnya membangun ekosistem, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved