Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra mengakui Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diteken oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut sudah ada pembahasan sebelumnya jika Prabowo akan menandatangani Keppres tersebut.
“Soal Keppres perpindahan itu memang sebelum perpindahan ini kan kita sudah sama-sama bahas bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya,” ujar Dasco, Rabu (9/10).
Baca juga : Kata Gerindra, Jokowi Masih Setengah Hati Dukung Ganjar
“Bahwa perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,“ tegasnya.
Tak hanya itu, Dasco menuturkan sejak September silam, Prabowk sudah meminta kepada tim IKN, dan Menteri PUPR untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan Keppres soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak diteken olehnya. Surat itu akan diteken presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024.
Jokowi juga menekankan bahwa memindahkan ibu kota tidak hanya urusan fisik. Namun, pentingnya membangun ekosistem, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved