Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung mengumumkan hasil analisa dari klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dikritik. Lembaga antirasuah dinilai sengaja menyandera putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan membiarkan isu tersebut menjadi bola panas.
“Setuju (Kaesang seakan disandera), KPK malah bermain-main dengan cara menunda-nunda pengumuman ini,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Selasa (1/10).
Boyamin menjelaskan penundaan pengumuman hasil analisis soal penggunaan jet pribadi yang terjadi saat ini riskan menjadi alat tukar untuk pejabat lembaga antirasuah. Sebab, kata dia, sejumlah pejabat KPK kini tengah berkontestasi dalam pemilihan calon pimpinan (capim).
Baca juga : KPK Terlalu Lama Umumkan Hasil Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang
“Karena apapun, bisa jadi mereka, atau pejabat KPK yang ingin jadi pimpinan KPK periode berikutnya kan, gitu. Jadi, bisa saja ini sebagai upaya tawar menawar bahkan kalau versi saya lho ya,” ujar Boyamin.
KPK didesak mengumumkan hasil analisa tersebut. Sebab, kata Boyamin, masyarakat membutuhkan kepastian atas isu yang sudah ramai tersebut.
“Karena itu justru saya minta KPK segera mengumumkan, terjadi gratifikasi berarti bayar denda, atau ya yang konsekuensiya yang lain kalau memang ada. Kalau tidak ya umumkan tidak saja, jadi, supaya ini segera dapat kepastian,” ucap Boyamin.
Baca juga : Kaesang Pangarep Janjikan Hadiah Jet Pribadi buat Kader PSI
Gugatan
Boyamin mengancam menggugat KPK jika tak kunjung memberikan pengumuman atas hasil analisis yang sudah diselesaikannya. Namun, saat ini MAKI masih mau menunggu.
“Tapi, ya apapun ini memang belum 30 hari, mari kita tunggu 30 hari ke depan, kalau tidak diumumkan ya saya gugat ke pengadilan saja. Karena berarti KPK melalaikan tugasnya,” ujar Boyamin.
Gugatan dinilai penting untuk menggebrak KPK agar mengumumkan hasil analisisnya. Itu, kata Boyamin, untuk menyegah adanya maksud tersendiri dalam klarifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang.
Baca juga : Pimpinan KPK Bantah Abaikan Analisis Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang
“Berarti kalau tidak diumumkan berarti ada agenda tersembunyi. Padahal sederhana saja mestinya ini tinggal maunya apa, karena biasanya KPK itu cepat mengumumkan, ini kok malah ditunda-tunda,” kata Boyamin.
Kaesang Pangarep akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Dia mengaku menumpang dengan temannya saat bepergian ke luar negeri dengan pesawat tersebut.
“Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang di Kantor KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Kaesang enggan memerinci nama temannya itu. Dia menegaskan kehadirannya ke Kantor KPK bukan dikarenakan dipanggil. “Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri,” ucap Kaesang. (J-2)
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
POLITIKUS senior Rusdi Masse (RMS), resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (29/1).
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan target tinggi untuk Ketua PSI Sulawesi Selatan Muammar Gandi Rusdi.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirim spanduk sindiran ke KPK terkait pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas. Desak KPK tidak lakukan blunder diskriminatif.
Pengamat mengkritik kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Langkah KPK terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Idul Fitri 2026 mencederai kepercayaan publik.
Simak kronologi lengkap mantan menteri agamaYaqut Cholil Qoumas tahanan rumah saat Lebaran 2026 sebelum akhirnya dikembalikan ke Rutan KPK
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan soal status mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved