Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan pada Sabtu, (21/9) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
"Selain yang disampaikan beliau, Bapak SBY, kita juga sepakat, Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.
Setelah pertemuan keduanya berlangsung sekitar 30 menit di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun memberikan keterangan pers mengenai topik pembicaraannya bersama Presiden Jokowi. Pertemuan terakhir Presiden Jokowi dan SBY sebelumnya dilakukan pada Oktober 2023 di Istana Bogor.
Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto
SBY mengumumkan bahwa dirinya telah menerima amanah sebagai Penasihat Khusus Aliansi Sedunia Untuk Membasmi Malaria.
"Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai Penasihat Khusus Aliansi Sedunia Untuk Membasmi Malaria," kata SBY kepada wartawan.
SBY juga berniat untuk menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menyampaikan hal serupa, sehubungan dengan agenda Summit Aliansi Sedunia Untuk Membasmi Malaria di Indonesia pada tahun 2025.
Setelah SBY memberikan keterangan, Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa selain malaria, keduanya juga berbicara tentang pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Usai memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi pun mengantar SBY menuju ke mobilnya dan bersiap meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta. (Ant/Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved