Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia. Padahal, Kepala Negara, kerap bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk membahas aspirasi mereka.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” kata Nawawi Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis (12/9).
Nawawi mengatakan Jokowi hampir tidak pernah mengundang pimpinan KPK secara personal untuk membahas pemberantasan korupsi secara intens. Dia tidak mengetahui alasan Kepala Negara itu.
Baca juga : Soal Pansel Capim KPK, Jokowi Diminta Belajar dari Era Firli
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ucap Nawawi.
Menurut Nawawi, pimpinan KPK cuma bisa berbincang dengan Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan itu rutin digelar tiap akhir tahun.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK Harap Presiden dan DPR Segera Tunjuk Pengganti Firli
Nawawi menyebut banyak momen yang diharapkan komisioner KPK menjadi waktu tepat untuk berbincang dengan Jokowi. Salah satunya yakni saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik.
Namun, Kepala Negara tidak mengajak para komisioner KPK berbincang. Jokowi cuma melantik Tanak, dan malah berbincang dengan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu Dewan Pengawas saat itu,” kata Nawawi.
Nawawi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa lebih sering berbincang dengan pimpinan KPK mendatang. Tujuannya untuk membuat skema pemberantasan korupsi terbaik.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah Prabowo-Gibran) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” tutur Nawawi. (P-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved