Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia. Padahal, Kepala Negara, kerap bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk membahas aspirasi mereka.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” kata Nawawi Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis (12/9).
Nawawi mengatakan Jokowi hampir tidak pernah mengundang pimpinan KPK secara personal untuk membahas pemberantasan korupsi secara intens. Dia tidak mengetahui alasan Kepala Negara itu.
Baca juga : Soal Pansel Capim KPK, Jokowi Diminta Belajar dari Era Firli
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ucap Nawawi.
Menurut Nawawi, pimpinan KPK cuma bisa berbincang dengan Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan itu rutin digelar tiap akhir tahun.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK Harap Presiden dan DPR Segera Tunjuk Pengganti Firli
Nawawi menyebut banyak momen yang diharapkan komisioner KPK menjadi waktu tepat untuk berbincang dengan Jokowi. Salah satunya yakni saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik.
Namun, Kepala Negara tidak mengajak para komisioner KPK berbincang. Jokowi cuma melantik Tanak, dan malah berbincang dengan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu Dewan Pengawas saat itu,” kata Nawawi.
Nawawi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa lebih sering berbincang dengan pimpinan KPK mendatang. Tujuannya untuk membuat skema pemberantasan korupsi terbaik.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah Prabowo-Gibran) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” tutur Nawawi. (P-5)
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved