Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia. Padahal, Kepala Negara, kerap bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk membahas aspirasi mereka.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” kata Nawawi Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis (12/9).
Nawawi mengatakan Jokowi hampir tidak pernah mengundang pimpinan KPK secara personal untuk membahas pemberantasan korupsi secara intens. Dia tidak mengetahui alasan Kepala Negara itu.
Baca juga : Soal Pansel Capim KPK, Jokowi Diminta Belajar dari Era Firli
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ucap Nawawi.
Menurut Nawawi, pimpinan KPK cuma bisa berbincang dengan Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan itu rutin digelar tiap akhir tahun.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK Harap Presiden dan DPR Segera Tunjuk Pengganti Firli
Nawawi menyebut banyak momen yang diharapkan komisioner KPK menjadi waktu tepat untuk berbincang dengan Jokowi. Salah satunya yakni saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik.
Namun, Kepala Negara tidak mengajak para komisioner KPK berbincang. Jokowi cuma melantik Tanak, dan malah berbincang dengan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu Dewan Pengawas saat itu,” kata Nawawi.
Nawawi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa lebih sering berbincang dengan pimpinan KPK mendatang. Tujuannya untuk membuat skema pemberantasan korupsi terbaik.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah Prabowo-Gibran) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” tutur Nawawi. (P-5)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved