Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang memanggil para komisioner untuk membahas perkembangan pemberantasan rasuah di Indonesia. Padahal, Kepala Negara, kerap bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk membahas aspirasi mereka.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” kata Nawawi Hotel Kian Mas, Bogor, Kamis (12/9).
Nawawi mengatakan Jokowi hampir tidak pernah mengundang pimpinan KPK secara personal untuk membahas pemberantasan korupsi secara intens. Dia tidak mengetahui alasan Kepala Negara itu.
Baca juga : Soal Pansel Capim KPK, Jokowi Diminta Belajar dari Era Firli
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ucap Nawawi.
Menurut Nawawi, pimpinan KPK cuma bisa berbincang dengan Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan itu rutin digelar tiap akhir tahun.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Nawawi.
Baca juga : KPK Harap Presiden dan DPR Segera Tunjuk Pengganti Firli
Nawawi menyebut banyak momen yang diharapkan komisioner KPK menjadi waktu tepat untuk berbincang dengan Jokowi. Salah satunya yakni saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik.
Namun, Kepala Negara tidak mengajak para komisioner KPK berbincang. Jokowi cuma melantik Tanak, dan malah berbincang dengan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu Dewan Pengawas saat itu,” kata Nawawi.
Nawawi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka bisa lebih sering berbincang dengan pimpinan KPK mendatang. Tujuannya untuk membuat skema pemberantasan korupsi terbaik.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah Prabowo-Gibran) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” tutur Nawawi. (P-5)
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved