Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta belajar dari era komisioner Firli Bahuri cs dalam penetapan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel capim KPK untuk komisioner periode 2019-2024 menghasilkan figur-figur pimpinan KPK yang problematik dan disorot publik.
"Kami memiliki catatan yang amat sangat banyak pada proses pemilihan pimpinan KPK 2019 dan itu semua tentu tidak bisa kita lepaskan dari kerja pansel yang amat buruk," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, dikutip Selasa (21/5).
Dia juga meminta agar Jokowi tidak asal tunjuk dan tidak memilih berdasarkan kertas-kertas yang disodorkan oleh pemerintah. Kepala Negara harus aktif mempelajari kondisi KPK agar kontroversi tidak terulang.
Baca juga : Istana Pertimbangkan Usulan ICW Perihal Nama Pansel KPK
"Presiden juga harus aktif mencari tahu bagaimana sebenarnya kondisi KPK belakangan waktu terakhir," ucap Kurnia.
Kurnia juga menyoroti komposisi pansel yang diisi lebih banyak dari unsur pemerintah. Total pansel sejatinya terdapat sembilan orang yang terdiri dari lima dari unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.
"Komposisi lima pemerintah dan empat masyarakat itu harus dirombak. Karena kami beranggapan mestinya yang mendominasi pansel KPK adalah orang orang yang tidak memiliki afiliasi, tidak memiliki kedekatan atau bisa dikatakan mereka yang punya latar belakang independen," ujar Kurnia. (Z-1)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved