Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta belajar dari era komisioner Firli Bahuri cs dalam penetapan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel capim KPK untuk komisioner periode 2019-2024 menghasilkan figur-figur pimpinan KPK yang problematik dan disorot publik.
"Kami memiliki catatan yang amat sangat banyak pada proses pemilihan pimpinan KPK 2019 dan itu semua tentu tidak bisa kita lepaskan dari kerja pansel yang amat buruk," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, dikutip Selasa (21/5).
Dia juga meminta agar Jokowi tidak asal tunjuk dan tidak memilih berdasarkan kertas-kertas yang disodorkan oleh pemerintah. Kepala Negara harus aktif mempelajari kondisi KPK agar kontroversi tidak terulang.
Baca juga : Istana Pertimbangkan Usulan ICW Perihal Nama Pansel KPK
"Presiden juga harus aktif mencari tahu bagaimana sebenarnya kondisi KPK belakangan waktu terakhir," ucap Kurnia.
Kurnia juga menyoroti komposisi pansel yang diisi lebih banyak dari unsur pemerintah. Total pansel sejatinya terdapat sembilan orang yang terdiri dari lima dari unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.
"Komposisi lima pemerintah dan empat masyarakat itu harus dirombak. Karena kami beranggapan mestinya yang mendominasi pansel KPK adalah orang orang yang tidak memiliki afiliasi, tidak memiliki kedekatan atau bisa dikatakan mereka yang punya latar belakang independen," ujar Kurnia. (Z-1)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved