Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta belajar dari era komisioner Firli Bahuri cs dalam penetapan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pansel capim KPK untuk komisioner periode 2019-2024 menghasilkan figur-figur pimpinan KPK yang problematik dan disorot publik.
"Kami memiliki catatan yang amat sangat banyak pada proses pemilihan pimpinan KPK 2019 dan itu semua tentu tidak bisa kita lepaskan dari kerja pansel yang amat buruk," kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, dikutip Selasa (21/5).
Dia juga meminta agar Jokowi tidak asal tunjuk dan tidak memilih berdasarkan kertas-kertas yang disodorkan oleh pemerintah. Kepala Negara harus aktif mempelajari kondisi KPK agar kontroversi tidak terulang.
Baca juga : Istana Pertimbangkan Usulan ICW Perihal Nama Pansel KPK
"Presiden juga harus aktif mencari tahu bagaimana sebenarnya kondisi KPK belakangan waktu terakhir," ucap Kurnia.
Kurnia juga menyoroti komposisi pansel yang diisi lebih banyak dari unsur pemerintah. Total pansel sejatinya terdapat sembilan orang yang terdiri dari lima dari unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.
"Komposisi lima pemerintah dan empat masyarakat itu harus dirombak. Karena kami beranggapan mestinya yang mendominasi pansel KPK adalah orang orang yang tidak memiliki afiliasi, tidak memiliki kedekatan atau bisa dikatakan mereka yang punya latar belakang independen," ujar Kurnia. (Z-1)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved