Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PIHAK Kantor Staf Presiden (KSP) merespons usulan daftar nama rekomendasi calon panitia seleksi (pansel) pencarian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Adapun ICW menyerahkan daftar nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, 20 Mei 2024. Saran yang diberikan diharap dipertimbangkan oleh Kepala Negara.
Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menuturkan pihak Istana berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh ICW dan masyarakat kepada presiden.
Baca juga : Surat 9 Eks Komisioner KPK Dinilai Wajar untuk Mengingatkan Jokowi
“Terima kasih atas masukan kawan ICW. Usulan nama-nama tentu akan menjadi pertimbangan bersama dengan masukan dari elemen masyarakat yang lain,” ujar Rumadi, Senin (20/5).
Namun, Rumadi belum bisa memastikan apakah nama-nama rekomendais tersebut akan diambil atau tidak.
“Soal ada nama yang akan diambil atau tidak masih terus berproses,” tambahnya.
Baca juga : Diumumkan Juni, Jokowi Bocorkan Kriteria Anggota Pansel KPK
Diketahui, ICW menyerahkan daftar nama rekomendasi calon pansel pencarian pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, 20 Mei 2024.
“Kami memberikan rekomendasi nama-nama yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Presiden dalam menyusun komposisi Panitia Seleksi Komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.
Kurnia enggan memerinci nama-nama yang dibawanya. Tapi, lanjutnya, totalnya ada puluhan dan diyakini memiliki kompetensi yang baik dalam menjadi juri.
Baca juga : Presiden Diminta Evaluasi Kinerja KPK Sebelum Pilih Anggota Pansel
“Setidaknya lebih dari 20 nama yang kami dorong dengan berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pemerhati isu antikorupsi,” ujar Kurnia.
Daftar nama itu sudah diterima Deputi V Kantor Staf Presiden. ICW berharap pemerintah bisa mencari pimpinan terbaik untuk KPK dalam proses penjurian tersebut. (Z-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved