Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PIHAK Kantor Staf Presiden (KSP) merespons usulan daftar nama rekomendasi calon panitia seleksi (pansel) pencarian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Adapun ICW menyerahkan daftar nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, 20 Mei 2024. Saran yang diberikan diharap dipertimbangkan oleh Kepala Negara.
Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menuturkan pihak Istana berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh ICW dan masyarakat kepada presiden.
Baca juga : Surat 9 Eks Komisioner KPK Dinilai Wajar untuk Mengingatkan Jokowi
“Terima kasih atas masukan kawan ICW. Usulan nama-nama tentu akan menjadi pertimbangan bersama dengan masukan dari elemen masyarakat yang lain,” ujar Rumadi, Senin (20/5).
Namun, Rumadi belum bisa memastikan apakah nama-nama rekomendais tersebut akan diambil atau tidak.
“Soal ada nama yang akan diambil atau tidak masih terus berproses,” tambahnya.
Baca juga : Diumumkan Juni, Jokowi Bocorkan Kriteria Anggota Pansel KPK
Diketahui, ICW menyerahkan daftar nama rekomendasi calon pansel pencarian pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, 20 Mei 2024.
“Kami memberikan rekomendasi nama-nama yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Presiden dalam menyusun komposisi Panitia Seleksi Komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.
Kurnia enggan memerinci nama-nama yang dibawanya. Tapi, lanjutnya, totalnya ada puluhan dan diyakini memiliki kompetensi yang baik dalam menjadi juri.
Baca juga : Presiden Diminta Evaluasi Kinerja KPK Sebelum Pilih Anggota Pansel
“Setidaknya lebih dari 20 nama yang kami dorong dengan berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pemerhati isu antikorupsi,” ujar Kurnia.
Daftar nama itu sudah diterima Deputi V Kantor Staf Presiden. ICW berharap pemerintah bisa mencari pimpinan terbaik untuk KPK dalam proses penjurian tersebut. (Z-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved