Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BERTAMBAHNYA jumlah kementerian pemerintahan Prabowo Subianto mendatang dinilai hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Kabinet tambun itu merupakan konsekuensi langsung dari besarnya koalisi partai politik pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden-wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024.
"Memang dampak dari koalisi yang besar dan tambun juga merangkul semua partai politik yang ada di parlemen, hanya tersisa PDI Perjuangan," kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli kepada Media Indonesia, Kamis (12/9).
Selain partai yang ada di parlemen, koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran juga diisi oleh partai nonparlemen. Meski tak memiliki perwakilan di Senayan, Prabowo juga dinilai tetap berkepentingan untuk menampung perwakilan partai non-parlemen dalam kabinetnya.
Baca juga : Jumlah Kementerian Membengkak, Bahlil: Enggak Masalah
Bagi Lili, tujuan partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan memang untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, koalisi partai politik yang gemuk disebut hanya berorientasi pada office seeking, bukan policy seeking.
"Jumlah menteri yang banyak itu sudah bisa dipastikan bagian dari bagi-bagi kekuasaan," tandas Lili.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap jumlah menteri kabinet Prabowo akan bertambah, meski belum mengetahui penambahan nomenklatur yang akan dilakukan.
Penambahan jumlah kementerian dimungkinkan setelah Badan Legislasi DPR RI setuju agar revisi Undang-Undang Kementerian Negara dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu poin revisi adalah tidak lagi membatasi jumalh kementerian yang hanya 34. (Z-8)
Salah satu penyebab kemacetan sebagai akibat kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025.
Kemenag telah melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka menyukseskan program Piloting Pendampingan Pesantren Ramah Anak.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian BUMN dan Kemendag memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK pegawai.
ANGGOTA DPR dari NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Prabowo setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Menteri UMKM menekankan bahwa peran AO sangatlah vital dalam mendampingi nasabah dan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.
Pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam perubahan nomenklatur.
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved