Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
"Enggak masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahlil mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan kementerian. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Prabowo Anak Kandung Partai Golkar
"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
"Tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style nya berbeda," ujar Bahlil. (J-2)
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Pesawat Presiden Prabowo Subianto mendapat penghormatan luar biasa berupa pengawalan jet tempur F-16 Angkatan Udara Yordania sebelum mendarat di Amman.
Hari ini (25/2), Prabowo bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II membahas pendidikan hingga isu timur tengah
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan.
Di Washington DC, Presiden Prabowo tegaskan kepastian hukum dan tata kelola. Investor global apresiasi, minat investasi ke RI meningkat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved