Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
"Enggak masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahlil mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan kementerian. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Prabowo Anak Kandung Partai Golkar
"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
"Tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style nya berbeda," ujar Bahlil. (J-2)
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia siap keluar dari Board of Peace (BoP) jika tidak menguntungkan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka (19/3). Pertemuan hangat ini bahas isu strategis & silaturahmi tokoh bangsa.
Presiden Prabowo Subianto perlu segera membentuk tim pencari fakta (TPF) independen.
Presiden Prabowo tegaskan Indonesia tetap non-blok dan tidak gabung aliansi militer. Tawarkan diri jadi mediator AS-Iran dan tetap perjuangkan Palestina
Narasi tersebut dikhawatirkan memperlebar ruang intimidasi dan menormalisasi represi terhadap suara-suara kritis masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved