Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
"Enggak masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahlil mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan kementerian. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Prabowo Anak Kandung Partai Golkar
"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
"Tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style nya berbeda," ujar Bahlil. (J-2)
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved