Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah bila jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membengkak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 44 kementerian.
"Enggak masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahlil mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan kementerian. Saat dikonfirmasi soal bocoran jumlah menteri untuk masing-masing partai politik, dia masih merahasiakan.
Baca juga : Bahlil Lahadalia: Prabowo Anak Kandung Partai Golkar
"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bila penambahan itu untuk percepatan kerja-kerja pemerintahan, tak masalah. Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
"Tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style nya berbeda," ujar Bahlil. (J-2)
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved