Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
"Tambahan jumlah komisi jelas akan berdampak pada penambahan anggaran. Anggaran DPR akan turut membengkak walaupun tidak ada jaminan penambahan komisi akan otomatis meningkatkan kinerja," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (25/9/2024).
Lucius mengatakan dampak lainnya yakni bisa tidak efektif kerja-kerja parlemen, karena terlalu banyak komisi dan menambah beban koordinasi.
Baca juga : DPR Matangkan Penambahan Komisi
"Dan itu selalu potensial memunculkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan," paparnya.
Ia mengakui penambahan komisi tentu untuk merespon bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto 2024-2029.
"Jadi tambahan komisi di DPR sangat tergantung pada keputusan Presiden baru dalam membentuk kabinet," jelasnya.
Baca juga : Penambahan Komisi di DPR Mengikuti Jumlah Kementerian Prabowo-Gibran
Hal itu bisa bertambah jika kementerian meningkat signifikan bukan hanya bertambah satu atau dua kementerian.
"Akan tetapi kalau kementerian hanya bertambah 1 atau 2, ya mungkin semangat menggabungkan DPR menambah komisi nggak perlu dilakukan," jelasnya.
"Kenapa komisi disesuaikan dengan jumlah kementerian? Karena tugas utama komisi nanti langsung berhadapan dengan kementerian dalam menjalankan fungsi-fungsi utama seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan," pungkasnya. (Far/P-3)
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR seperti pahlawan kesiangan karena baru getol membela rakyat jelang Pemilu 2024.
Kegarangan DPR mempersoalkan kasus-kasus lawas di masa sidang III tidak didorong oleh motif kemanusiaan untuk membela korban, tetapi lebih karena pertimbangan politic electoral semata,
Ada pihak yang ingin mempolitisasi pengesahan RUU PPRT untuk kepentingan Pemilu 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal riset Transparency International Indonesia (TII) soal tingkat korupsi terbanyak berada di DPR.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) dinilai memiliki kekuatan untuk mengubah peta koalisi partai politik untuk Pilpres 2024.
ANGGARAN Pemilu 2024 yang mencapai angka fantastis sebesar Rp76 triliun tentu saja harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved