Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU tentang Kementerian Negara. Kesepakatan itu meliputi perubahan Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian.
Menteri ESDM itu menekankan terpenting tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) diatur jelas.
Bertambahnya jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto cerminkan pembagian kekuasaan
Jumlah kementerian dan nomenklatur yang disebut-sebut lebih banyak di kabinet Prabowo-Gibran bisa berdampak pada lambatnya pemerintah mencapai target pada awal pemerintahan
Wacana penambahan komisi di DPR bergulir imbas rencana pemekaran kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Lucius Karus mengatakan bertambahnya Komisi di DPR RI akan berdampak pada penambahan dan pembengkakan anggaran.
Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved